PT Medan Kuatkan Putusan PN PSP: Gugatan Lahan 190,58 Hektare terhadap PT Agincourt Resources Tidak Dapat Diterima

Yulius mengatakan, perkara tersebut tidak hanya melibatkan PTAR, tetapi juga sejumlah pihak lainnya, yakni Bupati Tapanuli Selatan, Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah Kabupaten Tapanuli Selatan, Forum Komunikasi Adat Luat Marancar (FK ALAM), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan.

Menurutnya, penguasaan lahan oleh PTAR dilakukan melalui Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tapanuli Selatan.

"Proses pembebasan lahan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional berdasarkan perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi kepada pemilik lahan yang sah pada periode 2015 hingga 2022 melalui mekanisme resmi yang terverifikasi," ujar Yulius.

Ia menegaskan, sebelum menjalankan kegiatan pertambangan, PTAR telah menyelesaikan proses pembebasan lahan dan memberikan ganti rugi kepada pemilik yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Yulius menyebut seluruh kegiatan eksplorasi dan operasi produksi PTAR berlandaskan Kontrak Karya yang sah dengan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1997, yang kemudian diamendemen oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Maret 2018.

"Dengan demikian, legalitas operasional PTAR bersumber langsung dari dokumen resmi Pemerintah Pusat, bukan dari rapat koordinasi lokal seperti yang diklaim penggugat," tegasnya.

PWI Kerjasama Tambang Emas Martabe Gelar UKW di Padangsidimpuan

DPRD Madina Bawa Sengketa Lahan Trans Singkuang ke DPR RI

PLN Sediakan Suplai 30,1 MVA Listrik untuk PT Agincourt Resources

Masakan Sinyar-nyar Sipirok Kuliner Favorit di Tapanuli Selatan

Selain Jawa, Ada Adat Tapanuli Selatan di Pernikahan Kahiyang-Bobby

Hakim PTUN Medan Gelar Sidang Lapangan Sengketa Lahan di Samosir