PH Bambang Ghiri Soroti Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Tidak Hadirnya Saksi Baron

Medan(harianSIB.com)

Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto menyoroti dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proyek pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) yang bersumber dari APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024. Mereka menegaskan penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan asumsi.

Pernyataan itu disampaikan usai sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan smartboard di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (7/7/2026), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis dengan agenda pemeriksaan saksi.

Penasihat hukum Bambang, Paulus Peringatan Gulo, mengatakan ketidakhadiran saksi Bahrun Walidin alias Baron menghambat upaya mengkonfrontasi sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Hari ini seharusnya menjadi momen penting untuk mengkonfrontasi keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Bahrun Walidin dengan keterangan saksi lain, termasuk Moettaqien Hasrimy. Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit," kata Paulus.

Menurut dia, kehadiran Bahrun diperlukan untuk mengklasifikasi sejumlah keterangan, terutama terkait dugaan aliran dana yang disebut dalam berkas perkara.

"Kalau berbicara perkara korupsi, tentu yang dicari adalah follow the money. Karena itu kami berharap saksi dapat dihadirkan pada persidangan berikutnya," ujarnya.

Polda Riau Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Sulijar Situmeang

Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Agung Laksono, Ketua KPU Sumut Diperiksa

Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Agung Laksono, Anggota DPRD Melapor ke Poldasu