PH Bambang Ghiri Soroti Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Tidak Hadirnya Saksi Baron

Paulus mengatakan tim penasihat hukum juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada majelis hakim, di antaranya Berita Acara Serah Terima (BAST), percakapan WhatsApp yang menurut pihaknya berkaitan dengan dugaan permintaan uang Rp600 juta, serta contoh tanda tangan dan paraf asli Bambang Ghiri Arianto.

Menurut dia, dokumen-dokumen tersebut belum dapat dikonfrontasi secara langsung karena saksi yang dinilai mengetahui substansinya tidak hadir di persidangan.

Selain itu, pihaknya kembali menyoroti dugaan perbedaan tanda tangan Bambang Ghiri Arianto pada sejumlah dokumen proyek.

"Kami melihat ada perbedaan antara tanda tangan asli klien kami dengan yang terdapat dalam dokumen yang dipersoalkan. Hal itu juga kami temukan pada sejumlah dokumen lainnya, termasuk purchasing order," katanya.

Paulus menegaskan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang objektif dan ilmiah. Menurut dia, penetapan tersangka tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau hanya berdasarkan dugaan.

Ia mengutip Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta didahului pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Polda Riau Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Sulijar Situmeang

Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Agung Laksono, Ketua KPU Sumut Diperiksa

Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Agung Laksono, Anggota DPRD Melapor ke Poldasu