Pansus DPRD Sumut Minta Pemprov Tunda Lelang Aset Daerah 2026

Politisi Partai Hanura itu menegaskan seluruh aset daerah harus dipastikan lebih dahulu status kepemilikan, legalitas, pemanfaatan, penguasaan fisik, serta nilai ekonominya sebelum dilakukan pelepasan.

"Pansus Aset DPRD Sumut berpandangan bahwa seluruh aset daerah harus terlebih dahulu dipastikan status kepemilikan, legalitas, pemanfaatan, penguasaan fisik, serta nilai ekonominya. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah justru dilepas ketika proses validasi dan optimalisasi belum selesai," tegasnya.

Menurut Ketua DPD Partai Hanura Asahan tersebut, hingga kini masih ditemukan berbagai persoalan aset, mulai dari belum bersertifikat, belum tercatat secara sempurna, dikuasai pihak lain, hingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain meminta penundaan pelelangan aset, Pansus juga mendorong Pemprov Sumut mempercepat inventarisasi dan digitalisasi aset, memperkuat sistem pengamanan aset, menyelesaikan sengketa aset, serta menyusun strategi pemanfaatan aset agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mendongkrak PAD.

"Pansus tidak ingin Sumut kehilangan aset-aset strategis yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini yang dibutuhkan penyelamatan, penertiban, dan optimalisasi aset sehingga mampu menjadi sumber kekuatan fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ebenejer.(**)

Antisipasi Risiko Gagal Panen, Petani Sergai Diimbau Manfaatkan Asuransi Tanaman Padi

Kapolrestabes Medan: Patroli Gabungan Skala Besar Dilaksanakan Pada Jam Rawan

Massa Gebrak Berunjukrasa di Kantor BPJS Kesehatan Padangsidimpuan

Swasembada Pangan Ala Orba Diungkap, Petani Tidak Sejahtera dan Tidak Bebas Tanam Padi

Honda Sport Motoshow Sukses di Padang Sidempuan

Pembacok Sekretaris Dinas PUPR Padangsidimpuan Ditangkap