Bantah Keterangan Baron di Sidang Dugaan Korupsi Smartboard Langkat, Saiful Abdi Tolak Tuduhan Aliran Dana

Medan(harianSIB.com)

Persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, kembali menghadirkan sejumlah fakta yang saling bertolak belakang.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (10/7/2026), terdakwa Budi Pranoto Seputra membantah memerintahkan saksi Bahrun Walidin alias Baron menyerahkan uang kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi maupun Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang itu, menghadirkan Baron dan mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy sebagai saksi secara terpisah.

Di hadapan majelis hakim, Baron mengaku dirinya hanya berperan sebagai broker dalam pengadaan smartboard Tahun Anggaran 2024. Ia juga menyebut hubungannya dengan Faisal Hasrimy tidak berkaitan dengan proyek tersebut.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Belum Ditahan Meski Sudah Jadi Tersangka Tiga Kasus Korupsi

"Menyangkut offroad," ujar Baron saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum mengenai hubungannya dengan Faisal Hasrimy.

Baron juga mengaku tidak tercatat dalam struktur PT Bismacindo Perkasa maupun PT Garuda Emas Expres, meski menyebut terdakwa Budi Pranoto sebagai pimpinannya.

Majelis hakim kemudian menyoroti peran Baron yang dinilai terlibat sejak awal proses pengadaan, mulai dari negosiasi harga, penerimaan aliran dana melalui rekening Fatimah alias Bu Fei, hingga pengurusan distribusi smartboard dari Jakarta ke Kabupaten Langkat.

Saat dicecar hakim, Baron menyatakan pernah menyerahkan uang Rp500 juta kepada terdakwa Saiful Abdi atas perintah Budi Pranoto. Mendengar keterangan itu, Saiful Abdi langsung bereaksi sambil menggelengkan kepala.

Baron juga mengaku menyerahkan uang kepada Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah. Ia menyebut total uang yang diberikan kepada Saiful Abdi mencapai Rp2,5 miliar, sedangkan kepada Iskandarsyah sebesar Rp2,8 miliar. Sementara Rp1,4 miliar disebut sebagai komisi yang digunakan untuk biaya distribusi dan dibagikan kepada sesama broker.

Kuasa hukum Budi Pranoto kemudian mempertanyakan logika keterangan Baron, mengingat terdakwa disebut tidak mengenal Saiful Abdi. Hakim pun turut mendalami alasan Baron mengaitkan penyerahan uang tersebut dengan proyek smartboard.

Saat dikonfrontasi, Budi Pranoto membantah tegas keterangan saksi.

"Saya tidak ada memerintahkan saksi menyerahkan uang Yang Mulia," tegas Budi Pranoto.

Namun Baron tetap mempertahankan keterangannya di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, Saiful Abdi juga membantah menerima uang sebagaimana disampaikan Baron. Ia menyatakan selama proses pengadaan dirinya bersikap pasif dan mengenal Baron karena diperkenalkan oleh Faisal Hasrimy.

Dalam persidangan yang sama, Faisal Hasrimy menerangkan dirinya tidak mengetahui secara rinci proses pengadaan smartboard.

Ia menjelaskan hanya meminta setiap organisasi perangkat daerah menyusun program memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp245 miliar.

Faisal juga membantah keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril yang pada sidang sebelumnya menyebut pengadaan smartboard merupakan instruksinya.

Sejumlah pertanyaan dari Saiful Abdi mengenai proyek tersebut pun dijawab Faisal dengan menyatakan tidak mengetahui.

Faisal turut membantah tudingan bahwa penempatan Robert Hendra Ginting sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dilakukan untuk memuluskan proyek smartboard. Menurutnya, hubungan mereka hanya sebatas teman sesama alumni pendidikan pemerintahan.

Di sela persidangan, saksi Fatimah alias Bu Fei melakukan interupsi. Ia mengaku baru mengingat adanya dokumen yang memuat kesepakatan pengadaan 1.000 unit smartboard dengan pembagian fee sebesar 44 persen untuk Baron.

"Izin Yang Mulia. Saya baru ingat ada dokumen soal pengadaan 1.000 unit smartboard dan Pak Baron akan mendapatkan fee 44 persen dari harga barang," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang meminta setiap pihak yang memiliki alat bukti agar menyampaikannya di persidangan.

"Kalau saudara saksi atau terdakwa ada alat bukti, tunjukkan kepada kami di persidangan. Biar kita tahu ada nggak sumpah palsu saksi-saksi," ujar hakim.

Menjelang berakhirnya persidangan, Saiful Abdi kembali mempertanyakan sejumlah keterangan Faisal Hasrimy yang dijawab dengan pernyataan tidak mengetahui.

"Cuma satu yang benar. Saya saat itu Kadis Pendidikan. Yang lain, salah semua," ujar Saiful Abdi.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin (13/7/2026). (*)

Febrie Adriansyah Belum Ditahan Meski Sudah Jadi Tersangka Tiga Kasus Korupsi

Plt Jampidsus Terima Pelimpahan Tiga Kasus Korupsi dari Kortastipidkor, Dua Tersangka Sudah Ditetapkan

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Tersangka

Sehari Penuh Drama, Febrie Adriansyah Siang Membantah, Dini Hari Resmi Tinggalkan Jampidsus

Tiga Kasus Dugaan Korupsi Masih Didalami, Ini Kata Polisi Soal Peluang Periksa Jampidsus Febrie

Polisi Segera Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Batu Bara, ASABRI dan Krakatau Steel