Mangapul Purba Desak Pemkab Simalungun Fasilitasi Izin Proyek Cable Car di Kawasan Danau Toba

Mangapul bahkan mensuport investor jangan lelah, terus kejar proses perizinannya. Kalau memang perlu dukungan dari DPRD, tentu akan bantu secara maksimal dan dalam persoalan ini Pemkab Simalungun juga harus proaktif memfasilitasi, demi kemajuan daerah. Jika studi kelayakannya sudah selesai dan memenuhi syarat, izinnya harus segera diproses.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, menjelaskan Pemkab Simalungun tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan di luar ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, usulan pembebasan BPHTB untuk lahan proyek cable car seluas 14 hektare di Kecamatan Dolok Panribuan masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat karena lokasi tersebut berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menambahkan, sebelumnya Pemkab telah menyetujui pembebasan BPHTB untuk lahan seluas 60 hektare di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi ketentuan.

Selain itu, Pemkab juga meminta perusahaan terlebih dahulu menuntaskan seluruh proses perizinan, termasuk izin yang berkaitan dengan kawasan hutan, agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai regulasi.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024–2044, khususnya terkait permohonan pembebasan BPHTB dengan tarif 0 persen. (*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

FDB Minta Pemkab Simalungun Utamakan Pembangunan Skala Prioritas

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

Bupati Monitoring Ujian SKD Bagi CPNS Pemkab Simalungun

DPRD Minta Pemkab Simalungun Tertibkan Aset

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang