Mangapul Purba Desak Pemkab Simalungun Fasilitasi Izin Proyek Cable Car di Kawasan Danau Toba

Medan(harianSIB.com)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom mendesak Pemkab Simalungun segera memfasilitasi penyelesaian seluruh perizinan proyek kereta gantung (cable car) di Kawasan Danau Toba. Jangan sampai gara-gara kendala administratif objek wisata Danau Toba semakin terpuruk dan kalah berdaya saing sebagai destinasi wisata kelas dunia.

"Semua persoalan administratif, termasuk persoalan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta seluruh persoalan yang menghambat masuknya investasi harus cepat diselesaikan, yang tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Danau Toba semakin berdaya saing sebagai destinasi wisata kelas dunia," ujar Mangapul Purba, kepada wartawan, Selasa (4/8/2026) di DPRD Sumut.

Mangapul mengatakan, selama studi kelayakan proyek telah dinyatakan layak, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Sudah saatnya pemerintah meninggalkan pola birokrasi yang justru menghambat investasi produktif.

"Selagi studi kelayakan sudah oke, saya kira pemerintah harus memberikan kelonggaran soal izin. Kita harus bergeser dari tradisi-tradisi yang tidak mendukung investasi ketika studi kelayakannya sudah memenuhi syarat," ujar anggota dewan Dapil Simalungun dan Pematangsiantar itu.

Baca Juga:

• Sudah Puluhan Tahun Dikuasai Lahan TORA Pondok Buluh Milik Masyarakat, Bukan Perusahaan

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menilai, keberadaan cable car akan memberikan multiplier effect yang besar bagi masyarakat sekitar Danau Toba. Selain membuka lapangan kerja, proyek tersebut diyakini akan menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, kuliner, transportasi, hingga meningkatkan kunjungan wisatawan.

"Kalau proyek ini terwujud, akan ada multiplier effect di sekitar Danau Toba. Kita akan memiliki wajah baru pariwisata yang mampu menarik lebih banyak wisatawan," kata Mangapul seraya meminta para investor tetap konsisten merealisasikan proyek tersebut dan tidak menyerah menghadapi proses perizinan yang masih berlangsung.

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

FDB Minta Pemkab Simalungun Utamakan Pembangunan Skala Prioritas

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

Bupati Monitoring Ujian SKD Bagi CPNS Pemkab Simalungun

DPRD Minta Pemkab Simalungun Tertibkan Aset

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang