Penrad Siagian Dorong Revisi UU HAM agar Lebih Adaptif dan Berpihak kepada Masyarakat

Dalam pertemuan tersebut, Penrad memaparkan sejumlah persoalan yang selama ini didampinginya, di antaranya konflik agraria di Simpang Gambus, Kabupaten Batubara, Desa Gurila, Kota Pematangsiantar, Mandoge, Kabupaten Asahan, Ujung Gading Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, serta persoalan masyarakat Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang terdampak pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan masyarakat transmigrasi yang masih menghadapi ketidakpastian hak atas tanah akibat tumpang tindih regulasi kawasan hutan, serta ketimpangan akses pendidikan dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan seperti Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.

"HAM bukan hanya berbicara tentang hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara wajib memastikan setiap warga, di mana pun berada, memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi," katanya.

Penrad berharap revisi UU HAM dapat menjadi momentum memperkuat perlindungan hak-hak warga negara sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan di daerah.(**)

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Gubsu Ajak Anggota DPD RI Bersama-sama Membangun Sumut

Sultan Deli Berharap Presiden Jokowi Sukses Pada Pilpres 2019

PGI Doakan dan Berikan Pesan Pastoral Kepada Caleg DPR dan DPD RI

Parlindungan Purba: DPD RI Dukung Penuh Pembangunan PLTA Batangtoru

Parlindungan Purba : DPD RI Dukung Perdamaian Dunia