KPK Diminta Awasi DPRD Sumut, Jangan Ada Oknum Dewan Main Proyek Lewat Pokir

Kewenangan anggota DPRD dalam hal ini, tambahnya, berhenti pada fungsi memperjuangkan dan mengusulkan program. Sementara pelaksanaan pekerjaan, termasuk menentukan pihak yang mengerjakan proyek, merupakan kewenangan pemerintah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Sampai di situ tugas kita dan anggota dewan tidak boleh mengerjakannya, soal siapa yang mengerjakan itu jelas bukan urusan kita," tegasnya sembari memberi "warning" bagi seluruh anggota dewan agar jangan menjadikan Pokir sebagai alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Politisi muda dan vokal serta berani ini berharap seluruh anggota DPRD Sumut menjaga marwah lembaga dan memastikan setiap Pokir benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Jadi sekali lagi kita harapkan, jangan ada pimpinan maupun anggota DPRD yang masih main-main menjadikan Pokir sebagai alat kepentingan pribadi. Pokir itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat sesuai peruntukannya, tidak boleh dikerjakan ataupun pelaksanaanya ditentukan oleh anggota dewan," tegas Ricky Anthony.(*).

Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir

Sejumlah Proyek Dana Desa di Tapteng Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum

Sri Kumala Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Sumut, Mengganti Parlinsyah Harahap

MK Tolak Gugatan Mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Terkait Remisi

Shohibul Anshor Siregar Sesalkan Lemahnya Peran Aparat Penegak Hukum

Pengamat Minta Pemprov Sumut Konsentrasi Layani Publik