Djarot Sebut Belum Ada Pasar Tradisional yang Bersih dan Tertata Rapi di Medan

Medan (SIB) -Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, Pemprov bisa membantu Pemkab/Pemko untuk membangun pasar tradisional. Pemprov dan Pemda tidak boleh saling membiarkan dan saling tunggu, sehingga persoalan pasar tidak pernah selesai seperti yang terjadi di Medan.

"Pemerintah itu terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemko. Pemprov adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, makanya bisa saling menopang anggaran," kata Djarot ketika blusukan di Pasar Simpang Limun Medan, Jumat (2/3).

Menurut dia, Pemda harus punya inisiatif dan membuat usulan-usulan yang bagus untuk pembangunan pasar dan Pemprov harus memfasilitas penganggarannya ke pusat. Karena, nantinya anggaran tersebut melalui Pemprov meski yang menggunakannya adalah Pemda. "Artinya, antara Pemprov dan daerah harus bersinergi untuk pembangunan pasar, agar muncul pasar tradisional yang bersih, nyaman, tertata rapi dan tidak bau," kata Djarot.

Pemprov kata mantan Wali Kota Blitar ini, tidak boleh lempar tanggung jawab atau bilang bahwa pasar bukan tanggung jawab mereka. Kalau itu dibiasakan dan dibiarkan, persoalan pasar dan pedagang akan seperti lingkaran setan yang tak ada putusnya. Karena, meski Pemprov di luar DKI, tidak memiliki pasar, bukan berarti lepas tanggung jawab terhadap persoalan pasar yang ada di daerah. "Kalau ada persoalan pasar, Pemprov harus turun tangan, wajib memberi tekanan positif, demi menyelamatkan pasar dan pedagang, bukan hanya diam," tuturnya.

Dia mengungkapkan, bagusnya suatu negara dilihat dari ibukotanya, bagusnya satu provinsi dilihat dari kondisi ibukota provinsinya, karena itulah kesan pertama yang dilihat orang. "Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, seharusnya pasar tradisional di Medan sudah bagus-bagus, tapi nyatanya selama saya di sini (Medan), pasar tradisionalnya semraut. Saya belum melihat ada pasar tradisional yang bersih, nyaman dan tertata rapi," terangnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memahami persoalan para pedagang, yakni kekhawatiran masalah sewa kios. Padahal Pemprov bisa memberi subsidi untuk kios kepada para pedagang dan mengupayakan pedagang kaki lima masuk ke dalam pasar. Untuk itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PD Pasar, harus dikelola orang-orang profesional, bukan menempatkan pensiunan pejabat.

"Mengelola pasar pasti untung, seperti pasar yang dikelola PD Pasar Jaya di DKI Jakarta, ketika saya jadi gubernurnya. Karena ada pemasukan dari retribusi sampah, retribusi pedagang dan parkir. Pokoknya banyak PAD yang dihasilkan. Asalkan dikelola orang profesional, pihak ketiga boleh membangun gedung pasar, tapi jangan diberi untuk mengelola, harus BUMD yang mengelola," terangnya.

Pasar induk yang ada di Kelurahan Lauchi, Medan Tuntungan menurut Djarot harus dioptimalkan. Tidak hanya sebagai grosir sayur dan buah,  mesti ada pasar induk makanan seperti di Cipinang Food Jakarta. Pasar induk untuk sayur dan buah yang ditampung dari beberapa daerah, harus bisa diekspor ke luar negeri, atau dikirim ke provinsi tetangga seperti Riau, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, atau ke Pulau Jawa.

"Seperti Karo, penghasil sayur dan buah, Pemprov harus berupaya bagaimana produksinya bisa diekspor ke luar negeri dan menjadi kebutuhan provinsi tetangga," pungkasnya. Turut mendampingi blusukan ke Pasar Simpang Limun tersebut, Happy Farida Djarot, Ketua Tim Pemenangan Jumiran Abdi, Sekretaris DPD PDIP Sumut Drs Sutarto MSi, Bendahara DPC PDIP Medan Boydo Panjaitan dan sejumlah anggota tim pemenangan.

Di Pasar Simpang Limun, Djarot dan Happy Farida berkesempatan membeli kopiah (peci), keset kaki, bumbu-bumbu masak berupa sere, ikan asin, ikan teri, tomat, cabai, buah-buahan, kripik/opak mentah dan lainnya. (A10/f)