Anggota Ombudsman RI Awasi Penyelenggaraan SPMB di UPT SMPN 1 dan Disdikbud Medan

Medan(harianSIB.com)

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, melakukan pengawasan penyelenggaraan seleksi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) tingkat SMP tahun ajaran 2026/2027 di UPT SMP Negeri 1 Medan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Medan, Kamis (11/6/2026).

Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sumut Herdensi Adnin, kepada wartawan di Medan, terkait pengawasan penyelenggaraan SPMB tingkat SMP oleh anggota Ombudsman RI di UPT SMPN 1 Medan dan Disdikbud Medan, Jumat (12/6/2026).

Dikatakannya, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan SPMB satuan pendidikan SMP berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digelar secara transparan, objektif, akuntabel serta bebas dari praktik maladministrasi.

Ditegaskan, Ombudsman RI juga menekankan pentingnya penyelenggaraan SPMB yang tidak diskriminatif dan mampu memberikan kesempatan serta akses yang setara bagi seluruh calon murid baru.

Baca Juga:

• Ombudsman Sumut Prihatin Atas Penemuan 6,8 Kilogram Ganja di Area Lapas Kelas II B Padangsidimpuan

Dalam pengawasan tersebut, Syafrida Rachmawati Rasahan menyoroti aspek penggunaan aplikasi dalam proses SPMB. Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan harus memastikan kesiapan sistem serta dukungan layanan yang memadai bagi masyarakat.

Dia juga meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan menekankan kepada setiap sekolah menyediakan helpdesk atau pusat layanan informasi yang bisa diakses masyarakat selama proses SPMB berlangsung.

Helpdesk tersebut diharapkan bisa menyediakan informasi yang jelas mengenai tahapan dan persyaratan SPMB sekaligus membantu orang tua atau wali murid yang tidak memiliki perangkat gawai atau mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, lanjutnya, helpdesk juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, konsultasi, maupun pengaduan terkait proses dan informasi penyelenggaraan SPMB.

"Ketersediaan layanan bantuan yang mudah diakses merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya hambatan akses bagi masyarakat," tegas Syafrida.

Melalui kegiatan pengawasan dimaksud, Ombudsman RI berharap seluruh tahapan seleksi SPMB di Sumut khususnya Kota Medan bisa berlangsung secara tertib, transparan dan berkeadilan serta terhindar dari berbagai bentuk maladministrasi yang berpotensi merugikan masyarakat. (**)

Surat Pertama Belum Dijawab, Pedagang Pasar Inpres Titikuning Surati Lagi Ombudsman RI

Warga Pondok Bulu Simalungun Mengadu ke Ombudsman RI

Deliserdang Raih Penghargaan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Tidak Direspon Wali Kota Medan, Para Pengawas Sekolah Mengadu ke Kemendikbud dan Ombudsman RI

Keluarga Korban Pembunuhan Satu Keluarga di Namorambe akan Lapor ke Ombudsman RI dan FPDI-P DPRD Sumut

Persoalan Pendidikan Terbanyak Dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut