Humbahas (SIB)
Pemerintah Kabupaten Humbanghasundutan (Pemkab Humbahas) tujuh kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) untuk Pemkab Humbahas diterima Sekda Humbahas Drs Tonny Sihombing MIP dalam acara "Kick Off Meeting Opini WTP LKPD Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemkot" di Hotel Adimulia, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Medan, Senin (14/8).
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong agar semua Pemda di Sumut bisa meraih opini WTP yang merupakan tanda LKPD sesuai standar akuntansi di Indonesia.
Menurut Edy Rahmayadi, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tentu kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan. Kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP," kata Edy Rahmayadi.
Dari 33 Pemkab/Pemko di Sumut, masih ada delapan daerah yang belum meraih WTP untuk LKPD tahun 2023, namun 14 Pemda yang sudah meraih di atas empat kali berturut-turut. Ke 14 Pemda tersebut antara lain Labuhanbatu Utara 10 kali, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara sembilan kali, Humbahas dan Toba tujuh kali, Samosir dan Asahan enam kali, Tebingtinggi, Batubara, Gunungsitoli, Sibolga, Deliserdang dan Serdang-bedagai masing-masing lima kali, sedangkan Pemprov Sumut sudah 10 kali.
Masing-masing Pemda yang berhasil meraih WTP lima kali atau lebih tersebut mendapat penghargaan dari BPK RI Perwakilan Sumut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut, Ismael Parenus Sinaga mengatakan pertemuan itu merupakan momentum untuk penyusunan keuangan yang baik bagi Pemda. Seluruh Pemda diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan kelola keuangan yang akuntabilitas dan transparan.
Hadir pada acara Kick Off Meeting ini, Koordinator Bidang Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yohanes Sena, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Edy Oktain Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Inspektur Sumut Lasro Marbun serta Kepala Daerah se-Sumut.
Piagam Sub Pin Polio
Selain itu, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas) juga meraih piagam penghargaan dalam pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio Provinsi Sumatera Utara.
Hal ini dikatakan Plt. Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Humbahas, dr. Gunawan Sinaga melalui Kabid P2P, dr. Lusianna Silaban, di Kantor Dinas Kesehatan P2KB, Kompleks Perkantoran Tano Tubu, Kecamatan Doloksanggul, Senin (14/8).
Sebagai daerah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, pemberian imunisasi Polio di Kabupaten Humbahas putaran pertama mencapai 98,6% dan capaian putaran kedua 97,7%, kata Lusianna.
Piagam Penghargaan diserahkan kepada kabupaten/kota yang berhasil mencapai target 95% pelaksanaan Sub PIN Polio putaran pertama dan kedua, dimana salah satunya Kabupaten Humbahas.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dr. Alwi Mujahid Hasibuan, MKes menyerahkan Piagam Penghargaan bagi Kabupaten Humbahas yang diwakili oleh dr. Lusianna Silaban dalam acara Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2023 di Aula Sudirman Hotel Le Polonia, Kamis (10/8).
Plt. Kadis Kesehatan P2KB Humbahas, dr. Gunawan Sinaga mengapresiasi kinerja Kabupaten Humbahas dalam melaksanakan Sub Pin Polio. (G3/rel/d)
