Permohonan Dikabulkan, Pemerintah Segera Eksekusi Lahan Hotel Sultan di GBK

Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo memastikan, operasional di kawasan Blok 15 GBK akan memperhatikan semua aspek. Termasuk keberlanjutan nasib para karyawan dan vendor yang selama ini menggantungkan hidupnya di lahan tersebut.

"Negara hadir bukan untuk mematikan usaha, melainkan untuk menata kembali aset ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara inklusif oleh publik sesuai amanat konstitusi," ujar Rakhmadi.

Pemerintah melalui PPKGBK akan mengembalikan Blok 15 sebagai kawasan publik yang hijau, modern, tertata, produktif serta terintegrasi dengan akses transportasi. "Sekaligus memulihkan hak negara atas tunggakan royalti yang belum terlunasi selama puluhan tahun," tambah Rakhmadi.

Sebelumnya, pada 16 Maret 2026, pemerintah mulai mengukur lahan yang saat ini menjadi lokasi Hotel Sultan di kawasan GBK.

Pengukuran tanah merupakan realisasi putusan konstatering oleh PN Jakarta Pusat. Sebagai informasi, konstatering adalah proses pencocokan data fisik dan administratif objek eksekusi (tanah/bangunan) dengan amar putusan pengadilan yang telah inkrah.

Tindakan ini dilakukan oleh panitera/jurusita untuk memastikan lokasi, batas, dan luas objek di lapangan sesuai sebelum eksekusi dilakukan, guna menghindari kekeliruan.

TKW Asal Majalengka Butuh Rp8 Miliar Agar Bebas dari Eksekusi

Diplomasi Kandang Kambing Bebaskan TKI dari Eksekusi Mati

Kutuk Eksekusi Mati Tuti, Demonstran ?Segel? Kedubes Saudi

Tim KLHK Datangi PN Pekanbaru Desak Eksekusi Perusak Hutan Rp16 T

PN Binjai Tidak Laksanakan Eksekusi Sengketa Tanah di Jalan Anggrek

China Eksekusi Mati Pria yang Bunuh 9 Siswa dalam Penikaman Massal