Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim Akan Bongkar Keterlibatan Tokoh Besar dalam Korupsi MBG

Jakarta(harianSIB.com)

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan kesiapannya menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menegaskan, langkah tersebut diambil untuk membantu penyidik mengungkap kasus secara menyeluruh sekaligus membantah tudingan bahwa dirinya merupakan aktor utama dalam praktik dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pak Sony menyatakan siap menjadi justice collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan," kata Krisna dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Menurut Krisna, kliennya siap mengungkap berbagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk sejumlah tokoh penting dari kalangan eksekutif maupun legislatif.

Baca Juga:

• Prabowo Subianto Janji Perkuat Aparat Penegak Hukum

"Menurut klien saya, kasus ini melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap membuka semuanya," ujarnya.

Krisna menjelaskan, permohonan resmi sebagai justice collaborator akan diajukan kepada penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada pekan depan. Ia berharap status tersebut dapat membantu mengungkap seluruh fakta yang selama ini belum terungkap.

"Pada waktunya nama-nama pihak yang terlibat akan kami buka di pengadilan. Ini merupakan itikad baik Pak Sony agar kasus ini dapat diungkap secara transparan," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN sehingga sejumlah yayasan tetap dinyatakan lolos meski tidak memenuhi persyaratan. Para tersangka juga diduga memiliki afiliasi dengan sejumlah SPPG yang kemudian memperoleh aliran dana hingga miliaran rupiah setiap hari.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan riil serta mengandung unsur mark up harga. Sejumlah pengadaan yang menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Hingga saat ini, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta guna mengumpulkan barang bukti dan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang menjerat Dadan Hindayana dan dua mantan petinggi BGN tersebut. (*)

Kinerja Kejaksaan Agung Jalan di Tempat

Tersangka Korupsi Tugu Antikorupsi Siap Jadi Justice Collaborator

Debitor Bank Milik Terpidana BLBI Gugat Kejaksaan Agung di Pengadilan

LPSK Sebut Justice Collaborator Tak Bisa untuk Pelaku Utama Korupsi

KPK Buka Kemungkinan Dirjen Hubla Jadi Justice Collaborator

Situs Dewan Pers dan Kejaksaan Agung Diretas