MA Tegaskan Putusan Bebas Tak Bisa Dikasasi, Terdakwa Lepas Wajib Keluar dari Tahanan

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mekanisme baru terkait kasasi.

Dalam Pasal 299 ayat (1), terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain MA.

Namun, ayat (2) memberikan sejumlah pengecualian. Kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, putusan berupa pemaafan hakim, putusan berupa tindakan, putusan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun penjara atau denda kategori V, serta putusan yang telah diperiksa melalui acara pemeriksaan singkat.

Baca Juga:

• Kalapas Labuhan Ruku dan Kajari Batubara Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Dengan diterbitkannya SEMA tersebut, MA menegaskan kembali batasan upaya hukum dalam perkara pidana sekaligus memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan KUHAP baru. (*)

HKBP Bersyukur atas Putusan Banding RSUD Tarutung, Persilakan DPRD Taput Tempuh Kasasi

Tingkatkan Sinergitas, Kasat Binmas Kunjungi Lapas Kelas IIB Tebingtinggi

KPK Nilai Izin Ketua MA Hambat OTT Hakim, MA Sebut Penting untuk Jaga Independensi

Refleksi 6 Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP Baru : Jaksa Agung Evaluasi Sejumlah Tantangan di Lapangan

KUHAP Baru Berlaku, Polrestabes Medan Perkuat Sinergi PPNS dan Kejaksaan

Polresta Deliserdang Sosialisasikan KUHAP Baru Bagi PPNS