Eks Anggota Komisi II DPR Sebut KPU Tak Bahas Pasal 18 Ayat 3 di PKPU 19/2023

Atas dasar itulah Hasyim menekankan Pasal 18 ayat 3 dalam PKPU 19/2023 tidak dibentuk untuk menguntungkan pihak tertentu. Dia juga membantah ada upaya penyelundupan pasal.

"Rumusan norma dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang mau nyalon dan tidak dalam rangka menguntungkan orang atau pihak tertentu. KPU tidak sembarangan dan tidak ngawur dalam merumuskan norma dan sudah melalui serangkaian prosedur hukum. Dengan demikian, adalah tidak benar tuduhan bahwa KPU melakukan 'permufakatan jahat' dan 'penyelundupan norma hukum' dalam merumuskan norma dalam PKPU, karena dilakukan secara terbuka dan telah menempuh prosedur yang ditentukan," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10). (*)

PTUN Jakarta Perintahkan KPU Masukkan OSO Jadi Caleg DPD

Rapat Pleno Terbuka KPUD, DPT Palas Bertambah 892 Pemilih

Daftar Caleg Eks Koruptor akan Diumumkan di Website KPU

Hari ini, KPUD P Siantar Serahkan APK ke 16 Parpol

1.505 Kotak Suara Tiba di KPU Deliserdang

Timbul Panggabean Ketua KPU Tapteng 2018-2023