Ternyata Proyek Multiyears Rp 2,7 T Sumut Ada di Kawasan HPL

Medan (SIB)
Satu di antara sejumlah paket proyek multiyears berbiaya Rp 2,7 triliun di Sumatera Utara, diduga ada yang berada di tengah kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Proyek itu adalah proyek peningkatan struktur jalan provinsi ruas Simpang Jambu-Huta Jangak Kecamatan Siempat Rube (batas Dairi) di Kecamatan Pakpak Bharat sepanjang 1,4 Km dengan anggaran Rp 7,98 miliar.

Berdasarkan hasil tangkapan layar dari google maps, titik lokasi proyek peningkatan ruas jalan tersebut terlihat berada di tengah hutan yang di kedua sisinya merupakan hutan tanaman eukaliptus. Sementara jalan provinsi yang di tengah hutan eukaliptus itu terlihat mulus.

Baca Juga:

• Kasi Keuangan Polres Padangsidimpuan Dipecat, Pinjam Uang Gunakan Dokumen Anggota
• Dua Perkara Pidana di Sumut Disetujui Diselesaikan Lewat Restorative Justice

165 Paket

Selain yang berada di kawasan diduga lahan HPL tersebut, beberapa proyek multiyears berbiaya Rp 2,7 triliun tersebut, juga tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

Berdasarkan data yang diperoleh SIB, total proyek multiyears itu sebanyak 165 paket dan 4 paket di antaranya disebut batal.

Baca Juga:

• GAMKI Siap Jadi Penghubung Lintas Sektor Tangani Krisis Pertanian Karo
• Ismael P Sinaga Dicopot dari Jabatan Kadisnaker Sumut

Membenarkan
Sementara Kadis PUPR Sumut Mulyono saat dikonfirmasi SIB melalui telepon, Minggu (19/5) membenarkan bahwa proyek multiyears Rp 2,7 triliun ada juga di daerah HPL yaitu di batas Dairi dengan Pakpak Bharat yang dikerjakan kontraktor Waskita Karya.

Proyek tersebut adalah peningkatan struktur jalan provinsi ruas Simpang Jambu-Huta Jagak, Kecamatan Siempat Rube (batas Dairi) di Kecamatan Pakpak Bharat sepanjang 1,4 kilometer dengan anggaran Rp7,98 miliar.

"Untuk proyek multiyears Rp 2,7 triliun ini panjang jalan yang dibangun 450 km dari total panjang jalan provinsi 3.005 km, jadi belum seluruhnya dibangun. Memang semua yang sudah siap dikerjakan sudah mulus, tetapi banyak juga belum siap karena sudah berhenti pekerjaan di lapangan, karena itulah Dinas PUPR Sumut akan menurunkan tim ahli independen menghitung progres dan kualitas bangunan jalan tersebut," tutupnya. (**)