HKBP dan Negara : 95 Tahun Berjalan Bersama

Pemerintah dan gereja sama-sama memiliki mandat untuk berkuasa. Pemerintah diberikan kuasa pedang untuk melindungi rakyat dan gereja diberikan kuasa kunci kerajaan Allah untuk bersaksi tentang zaman yang akan datang. Pimpinan gereja hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Ketika pemerintah berjalan tidak adil, suara netizen tidak didengar maka suara kenabian bangkit untuk mengingatkan bahwa pemerintahan sejatinya adalah pelayan masyarakat yang harus adil. HKBP harus berani mengatakan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Memperkuat Kolaborasi untuk Kesejahteraan Jemaat

Sebagai organisasi keagamaan berbadan hukum, HKBP memiliki organ yang lincah untuk membangun kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga negara. Berada langsung di tengah jemaat, HKBP perlu merancang kerja sama jangka panjang sesuai bidang yang menjadi kekuatan utamanya seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi rakyat, dan pelayanan sosial.

Sekolah, rumah sakit, pusat pelatihan, dan unit sosial HKBP dapat ditata lebih profesional dengan dukungan regulasi pemerintah. Pada saat yang sama, HKBP juga dapat mengakses program pemberdayaan masyarakat - mulai dari pelatihan UMKM, beasiswa pendidikan, peningkatan kapasitas anak muda, hingga kolaborasi di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah.

Program yang menyentuh kehidupan rakyat kecil akan sangat tepat jika HKBP menjadi penggerak sekaligus jembatan solusi. Misalnya, pantai pasir putih Parparean di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Jika HKBP hadir mengedukasi para pelaku usaha di sekitarnya, wisatawan akan semakin nyaman datang. Kesadaran wisata - soal kebersihan, parkir, keamanan, hingga keseragaman harga dan kualitas makanan - bisa dibangun dari HKBP. Hal serupa berlaku untuk masalah sedimen dan tumpukan sampah akibat pendangkalan Sungai Toba - Asahan di Porsea yang kita lewati setiap hari. Persoalan konkret seperti inilah ladang pelayanan.

Dari sini terlihat jelas betapa pentingnya mengembangkan pelayanan pastoral yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Di sinilah HKBP dituntut mewujudkan kasih kepada sesama secara nyata. HKBP perlu mencari bentuk-bentuk pelayanan pastoral yang menjawab persoalan kekinian, sesuai konteks tempat dimana HKBP ada, agar kehidupan jemaat bertransformasi menjadi lebih baik sesuai tuntutan Injil. Tidak ada salahnya Diakonia HKBP belajar dari pengalaman Buddha Tzu Chi yang telah mendunia dalam pelayanan kemanusiaan. Kelembagaan diakonia yang profesional setiap distrik menjadi sebuah kerinduan, dengan demikian setiap jemaat yang membutuhan, HKBP telah siap melayani.

Di era modern, gereja dipanggil bukan hanya menjaga spiritualitas, tetapi juga kesejahteraan jemaat sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan. Legalitas negara memberi dasar kuat untuk membangun kemandirian jemaat. Dengan kepemimpinan kolektif kolegial pimpinan HKBP, tolok ukur utama hendaknya dampak nyata kepada jemaat. Saat ini waktunya bekerja dan mengeksekusi program, jangan dulu sibuk konsolidasi kontestasi yang masih tersisa 2,5 tahun menuju Sinode Godang. Jika kepemimpinan tidak melahirkan perubahan, maka ia patut disebut tidak berhasil.

Panitia HUT HKBP Matangkan Persiapan Ibadah di GBK

Janpatar Simamora Kembali Pimpin Fakultas Hukum UHN

Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Danau Toba

HKBP Tanjung Sari Medan Gelar Ibadah Kenaikan Yesus Kristus Penuh Sukacita

Jemaat HKBP Padangpasir Peringati Kenaikan Yesus Kristus

Merespons Tema Pengajaran Iman di Tengah Keluarga (Sebuah Refleksi Atas Perjalanan Tema Pelayanan HKBP 2026)