Negara Baik, Jika Aparatur Pemerintahnya Baik

Jatinangor (SIB)- Presiden SBY melantik 1.456 pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXI tahun 2014. Presiden SBY berharap para pamong praja muda harus senantiasa siap mendarmabaktikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara di seluruh tanah air.

"Saya berharap kalian dapat memberikan kerja dan pengabdian terbaik, dalam menapaki karier di jajaran pemerintahan. Di pundak kalian tergantung harapan rakyat akan hadirnya sosok aparatur pemerintah yang jujur, amanah, profesional, dan berwibawa," ujar Presiden SBY dalam sambutannya di lapangan parade abdi praja IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (16/6).

SBY mengatakan sejak era reformasi bergulir, Indonesia mengalami banyak sekali perubahan dan pembaharuan dalam tatanan pemerintahan. Pemerintahan yang semula bersifat sentralistis telah berubah menjadi desentralistis. Tugas dan kewenangan pemerintahan, sebagian besar telah didistribusikan ke daerah otonomi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekalipun masih banyak tantangan yang harus diselesaikan.

"Semangat dan konsep dasar otonomi daerah yang kita kembangkan adalah untuk berbagi tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui langkah ini, kita ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, untuk meraih sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, lanjut SBY, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, telah berjalan semakin optimal. Pembangunan di daerah-daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, telah mengalami percepatan dan semakin merata. Pembangunan daerah kita orientasikan baik untuk memacu pembangunan sektoral, integrasi antar-sektor dalam satu wilayah, maupun sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat menentukan sendiri arah pembangunan daerahnya. Namun, pembangunan daerah haruslah tetap diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan.

"Kita ingin tidak ada lagi daerah yang satu tertinggal oleh daerah lainnya. Kita ingin mewujudkan dan memeratakan pembangunan untuk semua," imbuhnya.

Menurut SBY, prinsip paling utama yang harus dipegang teguh adalah setiap kebijakan yang ditempuh haruslah mempertimbangkan azas manfaat bagi kepentingan rakyat. Kita dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana, bersedia mendengar, dan bersedia untuk berdialog dengan hati terbuka. Ketika ada kebijakan yang sifatnya kompleks dan terkait dengan kepentingan masyarakat luas, maka lakukanlah sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat mengerti seluk-beluk kebijakan yang akan kita tetapkan itu.

"Jika hal-hal yang saya kemukakan tadi dapat dilaksanakan dengan baik, saya yakin kita akan mempunyai jajaran aparatur pemerintahan dengan birokrasi yang andal. Negara akan menjadi baik, jika aparatur pemerintahannya baik pula. Sebaliknya negara akan jatuh ke lembah sejarah, jika aparatur pemerintahannya tidak memiliki idealisme dan integritas untuk membangun dan memajukan bangsanya," tegasnya. (detikcom/h)


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.