Peneliti Militer LIPI Sebut Janji Panglima TNI Soal Netralitas Adalah Garansi

Jakarta (SIB)- Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada Jumat (4/7) akhir pekan lalu memastikan bahwa pihaknya akan berperan aktif untuk menyukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli nanti. TNI akan membantu pihak kepolisian, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengamankan pilpres tahun ini.

Pendapat tersebut mendapat tanggapan dari peneliti militer LIPI, Jaleswari Pramodhawardani. “Pernyataan Panglima TNI ini bisa menjadi garansi kita untuk melaporkan semua potensi kecurangan yang ada dalam kaitannya dengan penggunaan TNI aktif dalam pilpres," kata perempuan yang akrab disapa Dani ini saat berbincang, Minggu (6/7).

Saat ini menurut Dani memang masih ada laporan dari beberapa daerah terkait masih adanya politik uang, kampanye hitam terselubung, intimidasi hingga mobilisasi aparat keamanan. Namun dia yakin kalaupun itu terjadi bukan mewakili institusi TNI.

“Terlalu mahal ongkos sosialnya bagi TNI untuk mengorbankan pencapaian prestasinya selama 16 tahun ini untuk menjadi TNI profesional," kata Dani.

Dia pun mendukung sikap Panglima TNI yang akan memberikan sanksi sekeras-kerasnya bagi siapa pun pelanggarnya tanpa pandang bulu. "Jangan sampai gara-gara segelintir orang institusi TNI tercoreng namanya. Banyak prajurit TNI yang menginginkan TNI profesional dan netral urusan pilpres ini. Jika hal ini dilanggar jangan segan untuk menagih janji Panglima TNI," papar Dani.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan terbesar berada di daerah-daerah dan desa-desa yang jauh dari akses informasi memadai. Dani berharap para relawan yang telah berjuang keras untuk menyukseskan pilpres kali ini juga memberikan perhatian seriusnya di wilayah ini.

“Kita butuh banyak saksi, banyak relawan dan tenaga yang peduli mengawal pilpres ini. Ini bukan sekadar mencari presiden untuk 5 tahun mendatang, melainkan memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik,” kata Dani.

Dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/7) lalu, Moeldoko berkomitmen, “Apabila nantinya ditemukan kecurangan, TNI akan menangkap dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, Bawaslu maupun pihak yang berwenang lainnya. TNI akan ikut berperan aktif, sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa dan negara tercinta." (detikcom/q)