Kemenkokesra: Indeks Kesejahteraan Rakyat Indonesia Meningkat

Jakarta (SIB)- Walau lambat, Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pencapaian kesejahteraan kurun waktu 2009-2013. Bagaimana datanya?

Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) mengeluarkan peta IKraR 2009 - 2013 pada Senin (7/7), di Gedung Kemenko Kesra, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dalam peta ini terlihat peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, dalam skala 0 - 100 nilai IKraR Indonesia berada di poin 43.21, dan terus meningkat sampai poin 49.90 di tahun 2013.

"Data yang ada menunjukkan indeks ada kenaikan walaupun kecil," kata Sesmenko Kesra Sugihartatmo seusai acara peluncuran peta IKraR.

Menurutnya, sempat terjadi fluktuasi dalam dimensi keadilan ekonomi di Indonesia pada rentang tahun yang dikaji ini. "Misalnya 2009 lumayan. 2010 ada penurunan. Nah itu kita harus kita dalami lagi. Indikator mana secara nasional yang turun," katanya.

Peningkatan pada dimensi ekonomi yang lambat dan cenderung stagnan menunjukkan belum terciptanya akses yang lebih luas dan mudah untuk rakyat terhadap sumberdaya ekonomi.

Bagaimana gambaran perubahan petanya? Terlihat tingkat kesenjangan pada tahun 2009 sebesar 22,95 poin, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 24,08 poin.
Data yang didapat dari IKraR juga menunjukkan masih kurangnya kegiatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Pencapaian kesejahteraan terendah ditempati oleh provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan Maluku.

Namun demikian, Sesmenko Kesra Sugihartatmo menyatakan wilayah tersebut sebenarnya menunjukkan perkembangan. "Wilayah timur Indonesia walaupun rendah tapi percepatannya tinggi," katanya.

Berdasarkan analisis IKraR, peningkatan kesejahteraan berjalan lambat karena adanya "performance gap." Indonesia memiliki sumberdaya yang mencukupi dalam pembangunan tapi belum memberikan dampak signifikan dalam kesejahteraan rakyat.

IKraR adalah instrumen baru yang dikembangkan oleh Kemenko Kesra. IKraR dibuat untuk mengkaji aspek-aspek yang belum didalami oleh Indeks Pembangunan Manusia.

"Kita melihat instrumen ini lebih tepat untuk mengukur," kata Sugihartatmo. (detikcom/ r)