Balikpapan (SIB)- Presiden Joko Widodo mengaku masih menunggu kajian tiga provinsi yang diproyeksikan menjadi ibu kota baru menggantikan Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengkaji tiga provinsi meliputi aspek kerawanan bencana, ekonomi, sosial, politik hingga infrastrukturnya.
"Masih dalam kajian mendalam oleh Bappenas dari segala aspek pertimbangan," katanya saat di Balikpapan, Kamis (13/7).
Jokowi mengatakan, pemerintah masih merahasiakan provinsi yang masuk dalam pembahasan tim Bappenas ini. Menurutnya, spekulan tanah punya kesempatan mempersulit proses pembebasan tanah.
"Kalau kami sebut tanahnya, nanti orang akan berbondong-bondong membeli tanah yang ada," paparnya.
Pemerintah mengkalkulasi detail biaya dibutuhkan dalam pemindahan ibu kota negara. Menurut Jokowi, butuh biaya sangat besar dalam pemindahan ibu kota negara ke tempat lain.
Sehubungan itu, Jokowi meminta aparatnya menutup rapat lokasi-lokasi yang sekiranya cocok menjadi pengganti Jakarta. Bappenas mengkaji secara detail peruntukan ibu kota baru.
"Belum bisa disampaikan dalam waktu dekat ini, nanti kalau ada kajian lengkap, baru kita bicara," ujarnya.
Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dalam kesempatan tersebut sempat pula mempromosikan beberapa kota yang cocok jadi ibu kota negara. Dia mencontohkan beberapa kota yang memiliki luasan lahan yang mencukupi sebagai ibu kota negara.
"Ada di Balikpapan, Bontang, Kutai dan sebagainya," ujarnya.
PLN: Listrik Sudah Siap
Rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa sedang dibahas pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga serius soal kajian perpindahan ibu kota.
Bahkan tahun depan disebut sebagai tahap awal persiapan pemindahan ibu kota setelah kajiannya dirampungkan tahun ini oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan.
Salah satu calon ibu kota baru pengganti Jakarta adalah Palangka Raya, di Provinsi Kalimantan Tengah. Jakarta akan dijadikan pusat bisnis sama seperti New York, yang digantikan peran ibu kotanya dengan Washington DC di Amerika Serikat (AS).
Sedangkan Palangka Raya akan menjadi kota yang tumbuh menjadi wajah baru pusat pemerintahan. Terkait hal ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, pihaknya siap membangun infrastruktur kelistrikan yang dibutuhkan untuk ibu kota baru jika pemerintah memberi penugasan.
"Kita harus siap. Pemindahan ibu kota kan bukan 1-2 tahun, minimal 3-4 tahun. Pasti kita dalam 2 tahun sudah siap. Kita tinggal menunggu perintah saja," kata Sofyan saat ditemui di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (14/7).
Bila ibu kota dipindah ke Palangka Raya atau kota lain di Pulau Kalimantan, menurut Sofyan, tidak ada masalah. Kondisi kelistrikan di Kalimantan saat ini sudah bagus.
"Kalimantan sudah bagus, sudah tidak ada pemadaman," ucapnya.
Sekarang PLN sedang membangun banyak pembangkit listrik mulut tambang, yaitu pembangkit yang lokasinya menempel dengan tambang batu bara untuk sumber bahan bakarnya.
Dengan adanya PLTU-PLTU mulut tambang, pasokan listrik di Kalimantan akan surplus banyak sekali, cadangan daya (reserve margin) bisa lebih dari 30%.
"Nantinya akan berlebih, pasti. Karena kan pembangkit listrik mulut tambang semuanya kan akan jadi," tukas Sofyan.
Pembangunan pembangkit listrik bisa dikebut, jaringan transmisi di Kalimantan juga sudah hampir rampung. Jadi infrastruktur kelistrikan di Kalimantan sudah layak jika beberapa tahun ke depan ibu kota pindah ke sana.
"Untuk pembangkit enggak ada masalah. Itu akan cepat, kita bisa kejar. (Jaringan) Transmisi dan distribusi sudah mau selesai sebentar lagi. Tahun depan selesai akhir 2018, nyambung dari utara, tengah, ke selatan, terus timur," pungkas Sofyan.
Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Kajian Pindah Ibu Kota
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, memastikan isu perombakan alias reshuffle jilid 3 tidak akan mengganggu kajian pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Hal tersebut diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis malam (13/7).
"Kajiannya tetap jalan lah wong studi kok. Itu kan diperlukan oleh pengambil keputusan nantinya," kata Bambang.
Bambang memastikan, Kementerian PPN/Bappenas telah melayangkan surat permohonan untuk usulan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) tahun anggaran 2017, Bappenas mengusulkan tambahan anggaran Rp 26 miliar, sebesar Rp 7 miliar untuk kajian cepat pemindahan ibu kota negara.
"Kami sudah kirim surat (ke Kemenkeu), nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik jika ada tambahan anggaran," kata Bambang.
Bambang optimistis, usulan tambahan anggaran Rp 26 triliun disetujui. Meskipun ada perombakan di Kementerian Keuangan.
"Ya enggak masalah, itu kan presiden yang minta harus ada kajian yang komprehensif dan menugaskan ke Bappenas," tukas dia.
Asal tahu saja, usulan tambahan anggaran Bappenas sebesar Rp 26 miliar jika dirinci, terdiri untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara sebesar Rp 7 miliar, implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) Rp 7 miliar.
Lalu, dukungan fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp 5 miliar, dan yang terakhir untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp 7 miliar.
Dana Rp 7 miliar ini juga untuk melakukan kajian awal yang melingkupi kajian seperti survei lokasi, penentuan lokasi hingga kajian pemindahan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan melakukan kajian terkait dengan ketersediaan air, pengendalian banjir, hingga konteks kebencanaan. (T/detikfinance/d)
