Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 04 Agustus 2026
LIVE

Dana Saksi dari APBN Dinilai Kartelisasi Parpol

- Senin, 22 Oktober 2018 11:08 WIB
507 view
Jakarta (SIB) -Usulan dana saksi partai politik dibiayai negara lewat skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jadi polemik. Partai yang mendukung itu beralasan macam-macam.

Tapi di mata para penggiat dan aktivis kepemiluan, usulan dana saksi partai dibiayai APBN berlebihan. Tidak hanya itu bakal membebani anggaran negara, tapi juga rawan penyelewengan. Bahkan itu bentuk kartelisasi partai. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, di Jakarta, Jumat (19/10.

Dengan tegas August menolak usulan dana saksi partai dibiayai negara. Bagi August, munculnya usulan dana saksi dibiayai negara, makin menunjukan menguatnya fenomena gejala kartelisasi partai. "Menurut saya, ini fenomena menguatnya gejala partai-partai di Indonesia tumbuh menjadi partai kartel," kata August.

Yang dimaksud dengan partai kartel kata August, adalah partai yang mengharapkan uang negara. Ia menyayangkan, partai terus jadi beban negara. Dan lebih disayangkan lagi, kebutuhan tersebut justru untuk pembiayaan pemilu. " Padahal dalam UU Pemilu juga sudah dibebankan pelatihan bagi saksi partai yang dananya pasti tidak sedikit," katanya.

Menurutnya sangat tidak tepat jika permintaan dana tersebut muncul menjelang pemilu. Skema ini kata dia, bisa dibahas bukan untuk kebutuhan pemilu, tapi dalam rangka reformasi kelembagaan dan organisasi partai. Jika seperti itu ia lebih bisa menerima. "Kalau seperti ini (mengusulkan dana saksi dibiayai APBN), partai-partai itu hanya menjadikan negara sebagai ATM atau pihak asuransi buat kebutuhan mereka," kata August.

Hal senada diungkapkan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil. Dengan tegas, Fadli juga menolak usulan dana saksi partai dibiayai negara. Menurut dia, usulan tersebut layak ditolak. Apalagi dulu juga sempat diajukan, kemudian mendapat penolakan.

Karena itu ia heran, kenapa partai ngotot kembali usulan sesuatu yang dulu mendapat penolakan keras dari masyarakat. Artinya, partai di DPR tak punya kepekaan. "Menurut saya usulan itu adalah usulan lama yang sudah ditolak oleh masyarakat, dan sangat tidak rasional," katanya. Kalau pun tujuannya kata dia, untuk menjaga fairness dalam pemilu, itu sudah ada instrumennya. Sudah ada saksi untuk kepentingan menjaga proses pemilu yang fair. Dan itu telah terepresentasikan dengan adanya pengawas TPS 1 orang per TPS. "Itu sudah dibiayai negara," kata Fadli.

MASA KAMPANYE
Sementara mengenai aturan kampanye, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Hardly Stefano mengajak semua kandidat dan peserta pemilu untu mematuhi aturan kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, kampanye melalui media massa cetak dan elektronik diizinkan 21 hari sebelum masa tenang, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

"Partai politik maupun tim sukses calon presiden harus memahami dan mematuhi aturan iklan di televisi dan media cetak. Sampai saat ini pihaknya belum menemui pelanggaran sejak dimulainya masa kampanye 23 September lalu," ujarnya.

Begitu juga anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochamad Afifudin, menyampaikan bahwa peserta pemilu agar mematuhi aturan-aturan untuk berkampanye, terutama di media massa cetak dan elektronik.

"Sekali lagi kami mengharapkan peserta dapat memahami aturan itu. Jangan masalah yang lama kembali terulang," tambahnya. Bawaslu saat ini sedang mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal itu terkait dengan ditemukannya iklan di beberapa media cetak nasional dengan gambar paslon tersebut serta nomor urut. Pada iklan tersebut juga didapati slogan "Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia."  (KJ/l)
SHARE:
Tags
dana saksi dari apbn dinilai kartelisasi parpol
komentar
beritaTerbaru