Jakarta (SIB)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan virus corona sebagai pandemi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pihaknya tidak mengubah tindakan global dalam penanganannya.
"Menggambarkan situasi sebagai pandemi tidak mengubah penilaian WHO terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Itu tidak mengubah apa yang dilakukan WHO dan tidak mengubah apa yang harus dilakukan oleh negara," tambahnya dikutip dari CNN, Rabu (11/3) di Genewa.
Ghebreyesus mengkhawatirkan, penyebaran dan tingkat keparahan wabah virus corona, bersamaan dengan kurangnya tindakan yang diambil untuk memerangi virus.
"Covid-19 dapat dicirikan sebagai pandemi," tegasnya.
Dia pun memperkirakan jumlah kasus dan kematian masih akan meningkat dalam hitungan hari dan pekan ke depan.
Kriteria spesifik untuk pandemi tidak ditentukan secara universal, tetapi ada tiga kriteria umum yakni virus yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian, penularan virus orang-ke-orang yang berkelanjutan dan bukti penyebaran ke seluruh dunia.
WHO mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah, salah satunya cacar, campak, tipus, flu spanyol, black death, HIV/AIDS.
Berdasarkan data John Hopkins, per Rabu (11/3), virus corona telah menginfeksi 121.564 orang di 118 negara. Virus tersebut berasal dari Wuhan, Hubei, China.
Kini, virus corona telah menelan korban meninggal sebanyak 4.373 orang. China menjadi negara yang terbanyak terinfeksi yakni sebesar 80.969 orang. Menyusul Italy 10.149 orang dan Iran 9.000 orang.
Siapkan 15 Juta Masker
Merespons status pandemi Corona, Pemerintah RI menyediakan sejumlah besar masker dan alat uji laboratorium untuk memeriksa COVID-19.
"Ini (status pandemi) akan memberikan konsekuensi bahwa setiap negara akan bersiap-siap. Mereka akan membutuhkan begitu banyak sarana-prasarana kesehatan untuk kepentingannya," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/3) malam.
Semua negara kini menyiapkan pelbagai benda kesehatan terkait penanganan Corona, dari masker, kacamata, hingga obat-obatan. Indonesia juga menyiapkan hal serupa.
"Termasuk jumlah kebutuhan kit laboratorium pemeriksaan yang masing-masing akan membutuhkan. Kita sudah menyiapkan 10 ribu kit, dan akan kita tambah lagi," kata Yuri.
Dia mengatakan, BUMN dan BUMD juga memastikan ketersediaan masker untuk warga Indonesia. Meski begitu, pemerintah belum bisa memastikan apakah jumlah masker yang tersedia sudah cukup atau masih kurang.
"Lebih kurang 15 juta masker juga sudah disiapkan semuanya. Tetapi ini bukan suatu jumlah yang kita anggap kurang atau kita anggap cukup, tidak," kata Yuri.
Dia menegaskan, respons utama untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia bukan hanya dengan memastikan jumlah stok masker, namun dengan cara melacak kontak (contact tracing) orang yang terjangkit COVID-19.
"Bukan berapa kita punya stok, tapi bagaimana mengendalikan ini lebih keras lagi, salah satunya adalah contact tracing. Contact tracing harus dilakukan lebih kencang lagi," kata dia.
Perintah Jokowi
Pada kesempatan itu, Yuri juga mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden sudah menyampaikan pada saat rapat, menyampaikan ke banyak menteri, kewaspadaan dinaikkan, kehati-hatian dinaikkan tetapi jangan panik," ucap Yuri.
Yuri mengatakan pesan Jokowi adalah perintah. Semua kementerian atau lembaga harus meresponsnya.
"Ini sudah perintah kepada semua. Barang tentu ini akan ditindaklanjuti oleh semua kementerian/lembaga untuk merespons ini," jelas Yuri.
Respons Istana
Terkait pengumuman WHO tersebut pihak Istana pun angkat bicara.
"Intinya itu sebuah ketentuan WHO yang menjadi rujukan utama, dari Kemenkes pasti mengantisipasi tentang hal itu. Kami KSP juga saat ini sedang mengundang semua potensi di perguruan tinggi, masyarakat, komunitas kesehatan, kumpulan dokter-dokter akan kami undang, kami ajak bersama menyelesaikan persoalan ini," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi salah satu institusi yang mengkoordinasikan penanganan Corona. Moeldoko mengatakan, pihaknya akan mengundang sejumlah pihak.
"Jadi kita tidak bertumpu pada Dinkes, Kemenkes, tapi juga bagaimana teman-teman yang tersebar di perguruan tinggi, terutama yang ilmu kesehatan. Besok akan kami undang. Agar persoalan ini menjadi masif, kita bergerak," ujarnya.
Dalam dua pekan terakhir, terjadi peningkatan jumlah kasus di luar China hingga 13 kali lipat dengan jumlah negara terdampak yang meningkat drastis.
Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, "Ancaman pandemi menjadi sangat nyata." Sedikitnya 114 ribu orang telah terinfeksi virus Corona COVID-19 di seluruh dunia. Tetapi Tedros menegaskan, "Bahkan jika kita menyebutnya pandemi, kita masih dapat menahannya dan mengendalikannya."
Salam Siku
Sementara itu, tren salam siku muncul usai sejumlah pejabat tinggi dunia menyoroti potensi penularan virus COVID-19 --yang kini telah ditetapkan WHO sebagai pandemi-- melalui jabat tangan. Kepala Staf Staf Kepresidenan Moeldoko pun menilai upaya tersebut bagus.
"Ya saya pikir itu cara bagus karena intinya kita sama-sama tidak tahu kalau memasuki area. Kalau salaman ada risiko, tapi kalau dengan cara-cara begini nggak ada yang tersinggung walaupun agak lucu-lucuan, tapi itu bagus," ujar Moeldoko.
Moeldoko mengaku sudah menerapkan salam siku tersebut. Namun Moeldoko menyebut Jokowi belum melakukan hal serupa.
"Saya sudah menerapkan," katanya.
"(Presiden Jokowi) belum," lanjutnya.
Dari beberapa acara terakhir, Jokowi masih bersalaman dengan pejabat atau tamu negara. Jokowi terlihat bersalaman dengan Raja Belanda Willem Alexander beberapa hari lalu dan kembali bersalaman dengan pejabat usai membuka Munas IX HKTI.
Preventif
Menyikapi hal itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Indonesia harus melakukan langkah pencegahan lebih awal atau preventif dalam menghadapi wabah virus Corona (COVID-19). JK menyebut virus itu harus dicegah sebelum menyebar lebih banyak.
"Karena itu kita harus preventif, harus laksanakan sekarang. Karena itu semua tempat keramaian harus bersih, steril, kalau ndak itu bahaya, dengan mudah (menyebar) gitu kan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
JK kemudian mencontohkan pelarangan kunjungan yang dilakukan Amerika terhadap negara di Eropa kecuali Inggris. JK menilai corona adalah musuh yang tidak kelihatan.
"Semua negara di dunia, Amerika aja sudah melarang orang dari Eropa ke Amerika. Begitu urgennya pandemik ini. Karena musuh yang tidak kelihatan, atau bahaya yang tidak ketahuan," ucapnya.
JK mengatakan penyebaran virus Corona begitu cepat. Sehingga perlu ada sebuah upaya pencegahan sebelum virus itu menular ke banyak orang.
"Pasti, karena perkembangan wabah itu seperti daya ukur satu orang kena menyebarkan ke tiga orang, tiga orang menyebarkan ke tiga lagi, akhirnya cepat sekali. Kalau dihitung satu tambah dua tambah dua, ini satu kali tiga, kali tiga. Jadi cepat sekali peredarannya. Ini yang harus kita potong dengan segala macam persiapan," jelas JK.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menutup akses sebuah kota atau negara. Namun menurut JK hanya negara dengan tingkat kedisiplinan tinggi yang bisa menjalankan teknis tersebut.
"Salah satunya China berhasil untuk memperlambat, tidak mencegah seratus persen karena lockdown. Tapi ini hanya negara yang sangat disiplin yang bisa melaksanakan itu," ucap JK.
Lebih lanjut, JK mengatakan Indonesia bisa saja apabila melakukan lockdown. Namun mesti banyak persiapan salah satu pada sektor ekonomi.
"Kalau diinstruksikan pasti bisa (lockdown). Tapi memang harus siap ekonominya, siap anunya, macam-macam. Saya kira seperti China saja ya, dampak perang dagang Amerika-China, ini puluhan kali lebih hebat daripada perang dagang," pungkasnya. (CNNI/detik/c)
