DPRDSU: Kinerja Dispendasu “Jalan di Tempat” Membuat Target Pendapatan Daerah Tak Tercapai di 2013

Medan (SIB)- Komisi C DPRD Sumut  menilai kinerja Dispendasu (Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara) sepertinya tidak bergerak alias “jalan di tempat”. Dinas yang merupakan ujung tombak penghasil pendapatan ini  juga menggunakan basis realisasi, mengakibatkan target pajak daerah 2013 tidak tercapai, sehingga PAD (Pandapatan Asli Daerah) tidak memenuhi target.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi C DPRD Sumut H Bustami, HS senada dengan Tohonan Silalahi, SE MM dalam rapat dengar pendapat dengan Dispendasu yang dipimpin Ketua Komisi C Isma Padli Ardya Pulungan, SAg, Rabu (5/2/2014) di DPRD Syumut. 

“Dengan menerapkan pola berbasis realisasi, artinya Dispenda sifatnya hanya menunggu bola, bukan menjemput bola, akhirnya target pajak daerah TA 2013 tidak tercapai,” ujar  Bustami HS menanggapi penjelasan pejabat dari Dispendasu Victor L Raja yang menyebutkan, penetapan retribusi menggunakan 2 pendekatan yaitu basis target dan basis realisasi.

Padahal, lanjut Bustami  banyak sumber pendapatan lain yang perlu didongkrak dengan berbagai upaya, agar penerimaan pendapatan daerah memenuhi target.

Edi Rangkuti juga menyayangkan, ketika dilakukan mapping, diketahui ada sektor yang terjadi penurunan, seperti BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan pajak APU (Air Permukaan Umum), tetapi kenapa tidak diantasipasi, sehingga Dispenda akhirnya menjadi ‘kambing hitam’ akibat tidak terpenuhinya target pendapatan daerah.

Dalam kaitan ini menurut  Tohonan Silalahi, Dispendasu perlu membuat data base pembayar pajak di Sumut, baik kendaraan bermotor maupun parusahaan-perusahaan yang menggunakan APU dengan pendekatan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

“Kita tidak tahu apakah Dispendasu memiliki data base yang lengkap dan akurat atau tidak, karena melalui data base dapat diketahui jumlah kendaraan yang sudah afkir atau kendaraan yang beroperasi di Sumut tapi belum BBNKB,” tandas Tohonan yang mengaku sangat beruntung ada pajak rokok sebesar Rp500 miliar untuk menambah PAD, jika tidak APBD Sumut TA 2014 dipastikan sangat minim.

Sementara Kepala Dispenda Provsu Razali menyebutkan, beberapa faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan daerah tahun 2013, seperti PKB terealisasi Rp1,322 triliun dari target Rp1,340 triliun, BBNKB terealisasi Rp1,642 triliun dari target Rp2,133 triliun, PBBKB terealisasi Rp682,716 miliar dari target Rp962,5 triliun dan pajak APU hanya terealisasi Rp38,270 milyar dari target Rp83 miliar.

Disebutkan, terjadinya penurunan pajak BBNKB, karena Perda No 1/2011menetapkan 15 persen bagi pembeli kendaraan plat BK, sementara diprovinsi lain seperti Jakarta hanya menetapkan 10 persen, sehingga orang Medan lebih cenderung membeli mobil di luar Sumut. Untuki itu Perda 1/2011 perlu direvisi,

“Selain itu, terjadi penurunan setoran pajak BBKB dari pusat, karena sesuai Keppres tadinya daerah menerima pajak 10 persen dari BBKB menurun menjadi 5 persen dan kami kesulitan menembus Pertamina guna mengetahui data riel tentang pembelian BBM,” ujarnya.

Ditambahkan Victor L Raja, penetapan pajak/retribusi menggunakan 2 pendekatan yaitu basis target dan basis realisasi (untuk apa tinggi tapi tidak tercapai), sehingga untuk target penerimaan pajak daerah tahun 2014 diestimasikan dari PKB Rp1,379 triliun, sedangkan tahun 2013 ditargetkan Rp1,340 triliun. Pajak BBNKB 2014 diestimasi Rp1,749 triliun, PBBKB diestimasikan Rp846 milyar dan pajak APU diestimasikan Rp40 miliar.(A4/c).