Pemerintah Genjot Ketahanan Pangan

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"Insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Gandeng Swasta
Pelaku usaha merespons prioritas kerja Presiden Prabowo Subianto untuk menitikberatkan swasembada pangan dan energi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Pengusaha nasional Haryara Tambunan mengatakan, untuk mencapai target swasembada pangan dan energi, pemerintah harus mampu menggandeng pihak swasta, masyarakat dan khalayak luas untuk turut serta dalam program tersebut.

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang energi sekaligus ketua umum HIPAKAD, Haryara mengaku pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah dalam berbagai hal untuk mencapai target presiden baru tersebut.

"Tentu kita sebagai pengusaha akan selalu siap mendukung apapun itu yang menjadi kebijakan dan program pemerintah apabila diperlukan dan dibutuhkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10).

Haryara menambahkan, sinergitas seperti ini perlu dilakukan demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur setidaknya dalam 5 tahun ke depan demi Indonesia Emas 2045.

"Saya yakin jika sinergitas antara pemerintah dengan swasta dapat terjalin dengan baik, terlebih dengan didukung oleh masyarakat dan khalayak luas, maka percepatan swasembada akan dapat tercapai dalam waktu yang relatif singkat dan saya juga siap mengajak rekan-rekan sesama pengusaha untuk terjun bersama mewujudkan hal tersebut," tambahnya. (**)