Tak Penuhi Korum, Sidang Paripurna DPRD Tebingtinggi Molor 2,5 Jam

Enam prioritas tersebut meliputi: Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas; Memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan gender dan inovasi; Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif; Mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan, dan ketahanan bencana; Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; Memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius, dan fungsi rumah ibadah.

Iman Irdian menjelaskan, pendapatan pada Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp620,91 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD 2025 sebesar Rp740,11 miliar, terjadi penurunan sebesar Rp119,20 miliar atau 16,11 persen.

"Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pendapatan transfer antar daerah yang merupakan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," jelas Wali Kota.

Sementara itu, belanja daerah diusulkan sebesar Rp630,53 miliar. Jika dibandingkan dengan belanja pada APBD 2025 sebesar Rp759,08 miliar, juga mengalami penurunan sebesar Rp128,55 miliar atau 16,93 persen.

"Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp598,28 miliar, belanja modal sebesar Rp30,24 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp2 miliar," urainya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan harapan agar pembahasan APBD dapat dilakukan secara konstruktif hingga disepakati menjadi peraturan daerah. Ia menutup penyampaiannya dengan ucapan terima kasih.

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Dokumen Tidak Dibagikan, Penetapan KUA-PPAS APBD Nisut 2019 ‟Gagal‟

Bupati Simalungun Sampaikan Nota Keuangan R APBD TA 2019, Pendapatan Rp 2,3 T Lebih

R APBD TA 2019 Pemkab Sergai Ditargetkan Sebesar Rp1,57 T Lebih