Masyarakat Saribudolok Minta DPRD Simalungun Ajukan Hak Interpelasi Terkait Pejabat Plt

Simalungun(harianSIB.com)

Bupati Simalungun sudah hampir 2 tahun menjabat. Namun demikian, masih banyak pejabat yang menyandang status Plt (pelaksana tugas) membuat kebijakan pejabat Plt itu terbatas atau rentan digugat karena dianggap tidak sah, yang berisiko mengganggu roda pemerintahan.

Terkait hal tersebut, sejumlah masyarakat Saribudolok meminta kepada DPRD Simalungun supaya mengajukan hak interpelasi terhadap Pemkab terkait status pejabat Plt itu. Kenapa bisa terjadi begitu banyak penjabat Plt di Pemkab Simalungun.

"Itu perlu dipertanyakan. Kenapa bisa seperti itu (pejabat Plt). Apa yang terjadi sebenarnya. Tentu DPRD Simalungun memiliki hak untuk mengajukan interpelasi sebagai perwakilan rakyat Simalungun," kata seorang warga Saribudolok, Ando Purba, Selasa (28/04/2026).

Menurutnya, DPRD mengajukan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap keadaan tersebut.

Baca Juga:

• Wabup Sergai Pimpin Upacara Hari Otda ke-30, Tegaskan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah

Atas hal itu, masyarakat akan mengetahui apa penyebab terjadinya status pejabat plt di Pemkab Simalungun.

"Ajukan aja hak interpelasi, supaya semua terang benderang. Jangan ada dusta. Hak interpelasi adalah hak istimewa DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah," ujarnya.

Wabup Darma Wijaya Lantik Herlan Panggabean Jadi Asisten Pemum Pemkab Sergai

Natal Pemkab Dairi Disesuaikan dengan FDT

Caleg DPRD Simalungun Ajak Masyarakat Pahami Makna Pesta Demokrasi

DPRD Simalungun Minta Stok Sembako Jelang Natal dan Tahun Baru 2019 Aman

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

Permudah Urusan Administrasi Desa, ‟Pantes‟ Diuji Coba Pemkab Sergai