PDIP Harap APBD-P Labura TA 2026 Berpihak kepada Kepentingan Rakyat Kecil

Aekkanopan(harianSIB.com)

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Labuhan Batu Utara (Labura) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kantor DPRD Labura, Kamis (9/7/2026) siang, mendapat atensi dari sejumlah fraksi di DPRD Labura.

Salah satu fraksi yang memberikan atensinya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ada lima hal yang disampaikan fraksi PDIP pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus.

Poin tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP DPRD Labura, Sardo Sianturi.

Baca Juga:

• Efisiensi Anggaran, Hanura Labura Minta Pemda Evaluasi Struktur OPD

Fraksi PDIP menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait dalam penggunaan anggaran tidak signifikan karena banyak anggaran tersebut tidak bermanfaat ke masyarakat.

Karenanya, Fraksi PDIP meminta kepada bupati, supaya memperhatikan OPD terkait penggunaan anggaran tersebut supaya masyarakat Labura bisa sejahtera.

Meminta bupati, secepatnya mendorong badan terkait untuk pembebasan lahan pertanian kawasan hutan supaya bermanfaat untuk masyarakat Labura.

Mengharapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, khususnya petani, nelayan pedagang kecil dan pekerja.

Mengharapkan, pemerataan pembangunan antar kecamatan dan desa, harus menjadi prioritas pembangunan Labura dan terakhir, Pemkab diminta memastikan bahwa setiap program benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat bukan copy paste perencanaan.

Sementara itu, bupati, melalui Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung, dalam rapat itu, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas tanggung jawab dan komitmen bersama sehingga Ranperda selesai dibahas dan disetujui bersama.

H Samsul menegaskan, rekomendasi yang disampaikan, berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyampaian Ranperda menjadi perhatian sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depannya.(**)

Fraksi PDIP DPRD Labusel Pertanyakan PPJU Rp4,03 Miliar Lebih

Terkait Kecelakaan Kerja, RDP DPRD Labura dan PT SSL Diskors

Guru Teladan Nasional Maju Jadi Bacaleg DPRD Labura dari PDI-P

Komisi B DPRD Labura akan Panggil Pihak Perusahaan dan Instansi Terkait

Ketua Komisi C DPRD Labura Tinjau Proyek Berbiaya Rp 3,9 M Lebih di Tanjungpasir

Komisi A DPRD Labura Tinjau Bangunan Drainase yang Belum Rampung di Bangunrejo