RSUD Tarutung Jalani Survei Akreditasi, Status Lahan yang Masih Disengketakan

Tidak menerima putusan tersebut, HKBP melanjutkan proses hukum ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Perkara tersebut kemudian mengalami perkembangan signifikan. Putusan banding yang dijatuhkan pada 9 Juli 2026 membatalkan seluruh putusan PN Tarutung sebelumnya yang sempat menolak gugatan HKBP.

Majelis Hakim PT Medan menyatakan secara tegas keabsahan hukum HKBP atas kepemilikan tanah dan bangunan RSUD Tarutung.

Informasi mengenai putusan banding tersebut dikutip dari kanal YouTube resmi HKBP, Kamis (20/8/2026). Dalam keterangan yang sama disebutkan, HKBP mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Taput menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung jika hal itu menjadi pilihan yang diambil.

Perkembangan putusan PT Medan ini memunculkan pertanyaan baru di kalanganasyarakat, apakah proses akreditasi RSUD Tarutung dapat berjalan mulus, atau bahkan dinyatakan lulus, setelah pengadilan tingkat banding menyatakan lahan dan bangunan rumah sakit tersebut secara hukum adalah milik HKBP, sementara perkara belum berkekuatan hukum tetap karena masih terbuka upaya kasasi.

Secara regulasi, kejelasan status lahan dan bangunan merupakan salah satu prasyarat administratif dalam rangkaian perizinan rumah sakit sebelum sebuah fasilitas kesehatan dapat dinilai kelayakan mutunya melalui akreditasi.

Tiga Pelajar Tewas dalam Kecelakaan Maut Honda Vario dan Colt Diesel di Tapanuli Utara

Tim Surveyor Akreditasi Kemenkes Tinjau Puskesmas Ambarita di Simanindo

Tim Surveyor Akreditasi Kemenkes RI Kunjungi 2 Puskesmas di Tanjungbalai

13 - 17 Oktober 2018, Festival Tenun Nusantara di Tapanuli Utara

Gebyar PAUD 2018 Tapanuli Utara Diwarnai Berbagai Lomba

Tim Surveyor Akreditasi Kemenkes Apresiasi Pemkab Palas