Bermula dari Plang "Milik Pemkab", Begini Kronologi Sengketa RSUD Tarutung antara HKBP dan Pemkab Taput

Tidak menemukan titik temu, HKBP kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan pada 2020. Gugatan pertama berujung putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) pada 2024 karena dinilai belum melibatkan seluruh pihak terkait.

Setelah diperbaiki, gugatan HKBP kembali ditolak Pengadilan Negeri dengan alasan dokumen penyerahan dari Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) ke HKBP dinilai tidak sah karena tidak melampirkan notulen rapat RMG tahun 1948.

HKBP kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan gugatan HKBP dikabulkan. Putusan banding tersebut menyatakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 89632/Kab. Tahun 1954 sah secara hukum, sekaligus menetapkan HKBP sebagai pemilik sah objek perkara RSUD Tarutung.

Meski demikian, perkara ini belum berakhir. Pasca putusan Pengadilan Tinggi Medan, DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) bersama pemerintah provinsi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara RSUD Tarutung saat ini berstatus dalam proses hukum tingkat kasasi.

Bagi HKBP, sebagaimana disampaikan Sekjen Pdt Rikson Hutahaean, perjuangan ini merupakan kelanjutan dari upaya panjang mempertahankan hak atas RSUD Tarutung yang bersumber dari penyerahan aset RMG pada 1948 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tahun 1954 (**)

Meliana Pengkritik Volume Azan Ajukan Kasasi, Ini 6 Alasannya

Menteri Kesehatan Hadiri Puncak Tahun Kesehatan HKBP Taman Mini

Kontraktor Swakelola Datangi Kantor Bupati, Sebut Pemkab Kalah Kasasi di MA

Jemaat Rayakan 111 Tahun HKBP Jalan Gereja P Siantar Dirangkai Pesta Tahun Kesehatan dan Kebersihan

Dameria Pangaribuan : Dukungan Praeses HKBP Distrik Medan-Aceh Jadi Sumber Energi Baru

Pesta Pembangunan HKBP Seiserimah Sergai Sukses