Puluhan Pedagang Tanggul Aek Sigeaon Gelar Aksi Damai, Tolak Relokasi Tanpa Solusi

"Kami juga mengharapkan seluruh hasil pertemuan dan audiensi dituangkan dalam berita acara atau kesepakatan tertulis agar aspirasi pedagang tidak berhenti sebagai janji di ruang pertemuan. Jangan datang hanya saat mau menggusur dan menagih pajak, " ujar para pedagang.

Ia juga mempertanyakan kondisi ketika di satu sisi para pedagang diminta meninggalkan tempat usaha, namun di sisi lain kewajiban pajak tetap ditagih.

"Ada juga Bapenda, sudah mau datang digusur, minta pajak. Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan pedagang yang merasa membutuhkan kepastian. Jika tempat kami berjualan harus dikosongkan, bagaimana nasib usaha dan penghasilan kami setelah itu?, " jelasnya.

Bagi pedagang, persoalannya bukan semata-mata mempertahankan lapak. Mereka meminta pemerintah hadir memberikan kepastian masa depan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Taput Arifin Rudi Nababan yang menjumpai para pedagang menyampaikan, bahwa DPRD telah mengeluarkan rekomendasi dan menyurati Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terkait tuntutan para pedagang.

"Kami meminta pemerintah memikirkan relokasi dan grand design yang berpihak kepada pedagang sebelum kebijakan relokasi dilaksanakan. Setelah RDP kemarin, kita sudah bersurat ke Pemkab. Poin yang kita rekomendasi pastinya kita harap untuk menjadi perhatian Pemkab," ujarnya.

Persoalan Tanggul Aek Sigeaon pada akhirnya bukan hanya soal bangunan, desain kawasan atau penataan kota. Ada persoalan manusia di dalamnya.

Peringati 1 Tahun Keluar dari Myanmar, Etnis Rohingya Gelar Aksi Damai

Masyarakat Gelar Aksi Damai di Kantor DPRD dan Bupati Dairi Terkait Buruknya Pelayanan RSU Sidikalang

Ribuan Masyarakat Desa Tanjung Bunga Gelar Aksi Damai di DPRD Samosir

LIRA Gelar Aksi Damai, Tuding PDAM Tirta Lihou Jual Angin dan Lumpur Kepada Pelanggan

Peduli Rohingya AMMBU Gelar Aksi Damai di Bundaran SIB

Biaya Proyek Tanggul Aek Sigeaon Taput Misterius, Rp27 M atau Rp15 M?