Sementara itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai strategi konkret yang akan diterapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk mengejar target pendapatan hingga akhir tahun.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan langkah strategis Pemerintah Kota Tebingtinggi menyikapi berkurangnya pendapatan dalam Perubahan APBD, termasuk kebijakan menghadapi kondisi pendapatan transfer yang meningkat sementara PAD mengalami penurunan.
Di bidang pendidikan, Fraksi Golkar mempertanyakan rencana Pemko Tebingtinggi memperluas kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Utara. Kerja sama itu diharapkan dapat membuka jalur khusus atau memberikan potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi anak-anak Kota Tebingtinggi.
Hal tersebut dinilai penting mengingat keterbatasan anggaran perubahan APBD untuk mengakomodasi seluruh usulan beasiswa.
Fraksi Golkar juga meminta Pemko Tebingtinggi memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Berikutnya, Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia menekankan agar setiap tambahan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.