Fraksi tersebut mengingatkan bahwa perubahan APBD tidak semestinya hanya dimaknai sebagai perubahan angka-angka dalam struktur anggaran.
Menurut fraksi ini, Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaannya juga diharapkan dapat menghindari terjadinya SiLPA pada akhir tahun anggaran, sehingga anggaran benar-benar terserap sesuai kebutuhan masyarakat Tebingtinggi.
Fraksi NasDem turut menyoroti Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang disebut mencapai Rp107 miliar, sementara pendapatan daerah bertambah Rp99,1 miliar.
Fraksi NasDem meminta agar penggunaan dana TKD dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan penyerapan anggaran TKD yang dinilai masih tergolong rendah.
Selain itu, Pemko Tebingtinggi diminta terus meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan kinerja masing-masing OPD agar target pendapatan dalam tiga bulan ke depan dapat tercapai.
Fraksi NasDem juga menyoroti proses sertifikasi jalan lingkungan yang dinilai berdampak terhadap belum terlaksananya pembangunan jalan lingkungan secara menyeluruh.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong dilakukannya sosialisasi dan percepatan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).