IAW Soroti Celah HS Code dalam Ekspor Tuna, Negara Berpotensi Rugi Ratusan Triliun Rupiah

Aturan teknis di Permen KP No. 18/2021 mempertegas kewajiban pengolahan domestik, namun implementasinya dinilai terhambat oleh struktur HS Code yang terlalu umum. Di sisi lain, UU Kepabeanan mewajibkan klasifikasi barang yang akurat sesuai standar WCO, tetapi Indonesia belum memecah kode tuna ke sub-pos spesifik seperti negara lain.

IAW juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi, yakni KKP, Bea Cukai, serta Karantina Ikan, yang bekerja tanpa integrasi data. Kondisi itu disebut identik dengan pola pelanggaran pada kasus ekspor benih lobster.

Mengacu pada laporan hasil pemeriksaan BPK selama 10 tahun, IAW menyebut sejumlah temuan berulang, mulai dari PNBP perikanan yang tidak optimal, sistem elektronik antar kementerian yang tidak terhubung, hingga lemahnya pengawasan fisik di pelabuhan.

IAW merekomendasikan pemeriksaan fisik 100% terhadap seluruh ekspor tuna dengan HS Code 03034300, verifikasi izin ekspor oleh KKP, serta revisi BTBMI dengan memecah kode menjadi sub-pos khusus untuk tuna utuh, loin, flake dan meal.

Integrasi sistem antara PEB Bea Cukai dan SIKPI KKP juga dinilai mendesak untuk mencegah misdeclaration.

Dalam jangka panjang, IAW mendorong BPK melakukan audit tematik terhadap efektivitas pengawasan ekspor hasil perikanan serta pembentukan satgas lintas kementerian untuk mengawasi komoditas strategis.

Bawa Ribuan Butir Obat Penenang, Seorang Penumpang Air Asia Ditangkap Bea Cukai Kualanamu

Dirjen Bea Cukai: Tarif Baru Cukai Rokok Terbit Bulan Ini

Kantor Bea Cukai Sibolga Musnahkan Jutaan Batang Rokok dan Ratusan Botol Minuman

Bareskrim dan Bea Cukai Ungkap Penyelundupan Sabu 1,8 Ton di Kepri

Seluruh Petugas Bea Cukai Diharapkan Tidak Korupsi dan Bersih Melayani

Petugas Bea Cukai Sita 109 Airsoft Gun dari Hongkong di Bandara Soekarno-Hatta