IAW Soroti Celah HS Code dalam Ekspor Tuna, Negara Berpotensi Rugi Ratusan Triliun Rupiah

Medan(harianSIB.com)

Indonesian Audit Watch (IAW) mengungkap dugaan kerugian negara akibat praktik ekspor tuna utuh (whole round) yang dinilai bertentangan dengan aturan perikanan nasional. Ekspor tuna utuh tersebut disebut tetap lolos melalui penggunaan kode HS 03034300 di sistem Bea Cukai.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyatakan ekspor ikan tuna utuh dilarang undang-undang karena seluruh hasil perikanan wajib diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Namun, celah pada klasifikasi barang membuat praktik ini terus berlangsung.

"Satu kode digunakan untuk berbagai bentuk produk, mulai dari loin hingga fish bone meal. Ini membuka pintu bagi legal smuggling," katanya, sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com, Sabtu (15/11/2025).

IAW menilai Bea Cukai gagal melakukan post audit terhadap ekspor tuna dengan HS Code tersebut, serta belum melakukan mitigasi risiko berupa pemeriksaan fisik dan penyesuaian kode barang.

Baca Juga:

• IAW Beri Tiga Rekomendasi Tuntaskan Penyelidikan Penyimpangan Pengelolaan Tanah Eks HGU PTPN II

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, kebijakan larangan ekspor ikan utuh bertujuan meningkatkan nilai tambah nasional, mendukung industri pengolahan, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stok ikan.

Namun di lapangan, ekspor skipjack dan bonito whole round masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah klasifikasi barang.

Aturan teknis di Permen KP No. 18/2021 mempertegas kewajiban pengolahan domestik, namun implementasinya dinilai terhambat oleh struktur HS Code yang terlalu umum. Di sisi lain, UU Kepabeanan mewajibkan klasifikasi barang yang akurat sesuai standar WCO, tetapi Indonesia belum memecah kode tuna ke sub-pos spesifik seperti negara lain.

IAW juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi, yakni KKP, Bea Cukai, serta Karantina Ikan, yang bekerja tanpa integrasi data. Kondisi itu disebut identik dengan pola pelanggaran pada kasus ekspor benih lobster.

Mengacu pada laporan hasil pemeriksaan BPK selama 10 tahun, IAW menyebut sejumlah temuan berulang, mulai dari PNBP perikanan yang tidak optimal, sistem elektronik antar kementerian yang tidak terhubung, hingga lemahnya pengawasan fisik di pelabuhan.

IAW merekomendasikan pemeriksaan fisik 100% terhadap seluruh ekspor tuna dengan HS Code 03034300, verifikasi izin ekspor oleh KKP, serta revisi BTBMI dengan memecah kode menjadi sub-pos khusus untuk tuna utuh, loin, flake dan meal.

Integrasi sistem antara PEB Bea Cukai dan SIKPI KKP juga dinilai mendesak untuk mencegah misdeclaration.

Dalam jangka panjang, IAW mendorong BPK melakukan audit tematik terhadap efektivitas pengawasan ekspor hasil perikanan serta pembentukan satgas lintas kementerian untuk mengawasi komoditas strategis.

IAW menyimpulkan persoalan ekspor tuna utuh merupakan kegagalan sistemik negara dalam menutup celah regulasi teknis. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2 hingga Rp5 triliun per tahun di satu pelabuhan dan secara nasional dapat menembus ratusan triliun rupiah. IAW meminta aparat hukum segera menindaklanjuti temuan tersebut. (*)

Bawa Ribuan Butir Obat Penenang, Seorang Penumpang Air Asia Ditangkap Bea Cukai Kualanamu

Dirjen Bea Cukai: Tarif Baru Cukai Rokok Terbit Bulan Ini

Kantor Bea Cukai Sibolga Musnahkan Jutaan Batang Rokok dan Ratusan Botol Minuman

Bareskrim dan Bea Cukai Ungkap Penyelundupan Sabu 1,8 Ton di Kepri

Seluruh Petugas Bea Cukai Diharapkan Tidak Korupsi dan Bersih Melayani

Petugas Bea Cukai Sita 109 Airsoft Gun dari Hongkong di Bandara Soekarno-Hatta