Dari Petani hingga Pengusaha: Kasus Tanah Eks HGU PTPN II Akhirnya Bergulir di Pengadilan Tipikor Medan

IAW mendorong penegak hukum untuk menelusuri peran perusahaan penerima tanah, pejabat yang memberikan izin dan rekomendasi, serta pihak perantara seperti notaris dan konsultan perizinan. Ia menegaskan perusahaan semestinya melakukan uji tuntas (due diligence) sebelum membeli tanah bernilai besar.

"Kelalaian maupun kesengajaan tetap berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana," ujarnya.

Selain itu, Iskandar meminta aparat penegak hukum menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana hasil penjualan tanah eks-HGU. Menurutnya, uang dari penjualan tanah negara seharusnya masuk ke kas negara, bukan ke rekening pribadi atau perusahaan tertentu.

Ia juga menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama satu dekade terakhir yang berulang kali menemukan persoalan dalam pengelolaan tanah HGU PTPN II, termasuk penguasaan tanah oleh pihak lain tanpa izin serta potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Iskandar berharap, Pengadilan Tipikor Medan menjadikan persidangan ini sebagai momentum untuk membongkar persoalan hingga ke akar, memastikan pemulihan aset negara, serta mencegah praktik serupa terulang di masa mendatang. (*)

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Ketua FP Golkar dan F-PAN DPRD Medan Nilai Pemeriksaan BPK Wajar

Sejumlah Anggota DPRD Medan dan Staf Diperiksa BPK

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun