PT Medan Perberat Uang Pengganti Akuang Jadi Rp856,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Suaka Margasatwa Karang Gading

Medan(harianSIB.com)

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman uang pengganti terhadap terdakwa Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng dalam perkara korupsi alih fungsi hutan di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading Langkat Timur Laut.

Dalam putusan banding, majelis hakim menetapkan uang pengganti sebesar Rp856,8 miliar, lebih tinggi dari putusan tingkat pertama.

Dalam putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2025/PT MDN, majelis hakim yang diketuai Krosbin Lumban Gaol menyatakan menerima permintaan banding dari terdakwa maupun penuntut umum.

"Menyatakan terdakwa Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar hakim dalam amar putusan yang dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Medan, Rabu (18/2/2026).

Baca Juga:

• SHP Terbit dalam Tiga Pekan, Kuasa Hukum Pertanyakan Proses Sertifikasi Pemkab Karo

Majelis tetap menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun serta denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan tiga bulan.

Namun, hakim mengubah amar terkait uang pengganti. Terdakwa dihukum membayar Rp856.801.945.550. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Apabila harta tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara lima tahun.

Putusan ini memperberat kewajiban uang pengganti dibanding vonis sebelumnya yang menetapkan Rp797.686.372.298,42 subsider lima tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa objek tanah yang diperjualbelikan berada di kawasan konservasi yang dilindungi negara.

"Bidang tanah tersebut berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, sehingga tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik tanpa izin pemerintah," tegas hakim.

Kasus ini bermula ketika Alexander Halim selaku pemilik Koperasi Sinar Tani Makmur pada 2013 menghubungi Imran yang saat itu menjabat Kepala Desa Tapak Kuda untuk melakukan transaksi jual beli tanah di kawasan suaka margasatwa. Akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp856.801.945.550. (*)

KY Diminta Periksa Majelis Hakim yang Memvonis Meliana

LBH Medan Kecewa, Majelis Hakim Alihkan Status Tahanan Tamin Sukardi Menjadi Tahanan Rumah

Majelis Hakim Alihkan Status Tahanan Tamin Sukardi Menjadi Tahanan Rumah

Majelis Hakim Vonis Bebas Seorang Terdakwa Pembunuh Balita

Hampir 2 Bulan, Majelis Hakim PN Padangsidimpuan Tunda Sidang Vonis Kasus Akuntan Publik Palsu

Majelis Hakim PN Rantauprapat yang Memvonis Ringan Pemilik Sabu, Diterpa Isu Jual-Beli Hukum Rp 150 Juta