Ketua DPC PDIP Medan Minta Wali Kota Kaji Ulang SE Daging Non Halal

Medan(harianSIB.com)

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE, meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar tidak mencederai harmoni keberagaman yang selama ini terjaga di Kota Medan terkait terbitnya Surat Edaran (SE) tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal.

Permintaan tersebut disampaikan Hasyim, Selasa (24/2/2026), menyusul polemik yang muncul di tengah masyarakat atas kebijakan tersebut.

Menurut Hasyim, surat edaran itu dinilai sebagian pihak berpotensi membatasi ruang usaha pedagang daging non halal dan menimbulkan kesan diskriminatif, khususnya terhadap pedagang kecil.

"Kita tidak ingin kebijakan ini mencederai harmonisasi yang sudah terbangun baik di Kota Medan. Medan ini rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan budaya," ujar Hasyim.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid Jami’ dan Perkuat Syiar serta Lindungi Generasi Muda

Ia menilai, implementasi kebijakan tersebut memberi kesan kurang adil terhadap pedagang yang menggantungkan hidup dari usaha penjualan daging non halal.

"Pedagang itu berusaha untuk bertahan hidup, bukan mencari kekayaan. Kebijakan harus hadir dengan empati," katanya.

Hasyim mengingatkan, sebagai kota majemuk dan multikultural, setiap kebijakan publik di Medan harus mempertimbangkan sensitivitas sosial serta keberagaman masyarakat.

Ia meminta agar surat edaran tersebut dicabut dan dikaji ulang secara komprehensif. Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan membuka ruang dialog dengan pedagang, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.

"Kita berharap Wali Kota dapat membuka ruang komunikasi yang inklusif. Evaluasi diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi semua," tutupnya.(**)

ATR Sumut Minta Polemik Surat Edaran Wali Kota Medan Disikapi Bijak

Polemik Mobil Dinas Bupati Samosir, DPRD Disorot Soal Fungsi Pengawasan

Tinjau Pasal Polemik, Bapemperda dan Pansus DPRD Medan Tunda Pengesahan Ranperda KTR

Polemik Royalti Musik di Kafe, Wamenko Otto Usul Segera Revisi UU Hak Cipta

Jokowi Sebut Ada Orang Besar Back Up Polemik Ijazah Palsu

Polemik 4 Pulau Masuk Sumut, Masinton Minta Pemerintah Harus Cooling Down