Notaris Tegaskan HGB PT NDP Bisa Ditingkatkan ke SHM, Julisman: Konsumen Tak Perlu Khawatir

Medan(harianSIB.com)

Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait kerja sama pengelolaan lahan antara PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (30/3/2026), mengungkap fakta penting yang memberi kepastian bagi konsumen proyek Kota Deli Megapolitan.

Dalam persidangan tersebut, notaris Zunuza SH MKn yang menyusun akta inbreng atau pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II kini PTPN I Regional I menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum menegaskan, status HGB tersebut dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

"BPN bisa meningkatkan HGB menjadi SHM," ujar Zunuza saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Iman Subakti di hadapan majelis hakim.

Zunuza menjelaskan, pihaknya bahkan telah mengajukan proses peningkatan status HGB tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), meski hingga kini masih dalam tahap proses administrasi. Ia juga mengaku telah berpengalaman menangani pengalihan hak serupa, yang pada akhirnya dapat ditingkatkan menjadi SHM.

Menurutnya, dasar hukum pengalihan tersebut tertuang dalam Akta Inbreng Nomor 289 tanggal 8 Desember 2020, yang kemudian diperbarui melalui Akta Nomor 106, berdasarkan persetujuan Menteri ATR/BPN Nomor S-915/MBU/12/2019. Hal itu menjadi landasan dilanjutkannya kerja sama antara PT NDP dan PT DMKR untuk pengembangan kawasan.

Namun, terkait kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara, Zunuza mengaku tidak mengetahuinya saat proses akta dilakukan. Ia beralasan, pada tahun 2020 regulasi terkait kewajiban tersebut belum diterbitkan.