Zeira Salim Ritonga: Kelangkaan dan Lonjakan Harga "Minyakita" Bukti Gagalnya Pengawasan Distribusi

"Ini ironi. Programnya untuk rakyat, tapi rakyat justru kesulitan mendapatkannya. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah bisa menurun," katanya.

Zeira juga menyoroti dampak yang dirasakan pedagang kecil. Banyak di antara mereka terpaksa menjual di atas HET karena harga modal yang sudah tinggi, sehingga berada dalam posisi serba sulit.

"Pedagang ini bukan ingin melanggar aturan, tapi mereka terpaksa. Kalau jual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp15.700 per liter, tentu mereka rugi. Apalagi stok susah didapat, sehingga terpaksa dijual Rp21.000/liter," ujarnya.

Untuk itu, katanya, DPRD Sumut mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi minyak goreng bersubsidi, termasuk memperketat pengawasan terhadap distributor dan memperbaiki transparansi alur pasok.

"Pemerintah harus tegas. Jika ada pelanggaran, tindak tanpa kompromi. Jangan sampai kelangkaan seperti ini terus berulang dan masyarakat selalu jadi korban," pungkasnya.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis