Zeira Salim Ritonga: Kelangkaan dan Lonjakan Harga "Minyakita" Bukti Gagalnya Pengawasan Distribusi

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE menilai, kelangkaan serta melonjaknya harga "Minyakita" di pasaran merupakan bukti nyata lemahnya pengawasan dalam sistem distribusi minyak goreng bersubsidi.

"Kondisi ini dinilai telah memicu keresahan masyarakat dan menekan pedagang kecil yang terjepit antara tingginya harga modal dan turunnya daya beli. Fakta di lapangan menunjukkan harga Minyakita sudah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4/2026), melalui telepon di Medan.

Kelangkaan dan kenaikan harga ini, menurut Sekretaris DPW PKB Sumut ini, tidak mungkin terjadi jika distribusi berjalan normal dan diawasi dengan ketat. Tapi ini faktanya di lapangan, harga di tingkat pedagang sudah tembus di atas HET, berarti ada yang tidak beres dan bukan lagi soal kelangkaan biasa, tapi indikasi lemahnya kontrol dalam rantai distribusi.

Zeira menduga adanya potensi penyimpangan, mulai dari penimbunan hingga distribusi yang tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah dan instansi terkait perlu segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran menyeluruh.

Baca Juga:

• Massa Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD SU: Protes Tata Kelola Listrik Amburadul, Rakyat Bayar Mahal

"Harus dicek dari hulu ke hilir—produsen, distributor, sampai ke pengecer. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan, program minyak goreng bersubsidi seperti Minyakita sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat kecil. Namun jika distribusinya bermasalah, maka tujuan program tersebut menjadi tidak tercapai.

"Ini ironi. Programnya untuk rakyat, tapi rakyat justru kesulitan mendapatkannya. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah bisa menurun," katanya.

Zeira juga menyoroti dampak yang dirasakan pedagang kecil. Banyak di antara mereka terpaksa menjual di atas HET karena harga modal yang sudah tinggi, sehingga berada dalam posisi serba sulit.

"Pedagang ini bukan ingin melanggar aturan, tapi mereka terpaksa. Kalau jual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp15.700 per liter, tentu mereka rugi. Apalagi stok susah didapat, sehingga terpaksa dijual Rp21.000/liter," ujarnya.

Untuk itu, katanya, DPRD Sumut mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi minyak goreng bersubsidi, termasuk memperketat pengawasan terhadap distributor dan memperbaiki transparansi alur pasok.

"Pemerintah harus tegas. Jika ada pelanggaran, tindak tanpa kompromi. Jangan sampai kelangkaan seperti ini terus berulang dan masyarakat selalu jadi korban," pungkasnya.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis