DPD RI: Pengiriman BBM untuk PLN Kepulauan Batu Terhambat Izin, Warga Terancam Gelap Gulita

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPD RI Dapil Sumut Pdt Penrad Siagian STh mengungkap persoalan serius terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional PLN di wilayah Kepulauan Batu, Nias Selatan, yang disebut mengalami kendala perizinan pengangkutan.

"Kondisi itu dikhawatirkan dapat menyebabkan wilayah kepulauan tersebut mengalami pemadaman listrik total," ujar Penrad Siagian kepada wartawan, Minggu (10/5/2026) di Medan seusai bertemu dengan Polda Sumut yang diwakili Itwasda Polda Sumut Kombes Pol Budi P Saragih.

Penrad mengaku sempat menghubungi Kapolres Nias Selatan setelah menerima laporan dari pihak PLN terkait pengangkutan BBM yang disebut tidak mendapatkan izin. Padahal

BBM tersebut telah berjalan bertahun-tahun dan memiliki mekanisme resmi tersendiri antara PLN dengan pihak pengangkutan.

Baca Juga:

• Polri Bongkar Operasi Terstruktur Judol Internasional, Barang Bukti Bernilai Fantastis Diamankan

Penrad menilai ada miskomunikasi terkait mekanisme distribusi BBM milik PLN yang sebenarnya telah memiliki SOP (sistem kerja sama operasional) dan jalur pengangkutan resmi.

"Saya sampai marah karena mendapat laporan dari manajer PLN Kepulauan Nias. Kalau BBM itu tidak diangkut, maka listrik di Pulau-Pulau Batu akan mati," tegas Penrad.

Aktivitas PT Gruti

Penrad dalam pertemuan itu juga menyoroti persoalan PT Gruti di Nias Selatan yang izinnya disebut telah dicabut pemerintah tapi tetap beroperasi. Namun, masyarakat yang melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pengeluaran kayu justru diadukan dan diproses hukum.

Penrad bahkan mengungkap adanya anggota DPRD Nias Selatan yang ikut ditetapkan sebagai tersangka saat melakukan pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Padahal dia menjalankan tugas pengawasan dan membawa surat resmi sebagai anggota dewan.

Menurut Penrad, aparat kepolisian perlu lebih berhati-hati dalam menangani konflik sosial dan agraria agar tidak memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

Ia berharap seluruh laporan masyarakat dapat ditangani secara profesional, objektif, dan berimbang oleh Polda Sumut, termasuk laporan yang melibatkan perusahaan besar.

Menanggapi hal tersebut, Itwasda Polda Sumut Kombes Pol Budi P Saragih mengatakan pihaknya akan mempelajari seluruh laporan dan dokumen yang disampaikan.

"Mungkin saya bisa meminta salinan kasus-kasus tersebut agar dapat kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Jika nanti ada tindakan ketidakprofesionalan yang dilakukan anggota, kita akan tindaklanjuti dan memberikan sanksi, kemudian akan dilakukan perbaikan," kata Budi.

Usai pertemuan dengan jajaran Itwasda Polda Sumut, Penrad Siagian juga mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat yang telah disampaikannya.(*).

Polri Bongkar Operasi Terstruktur Judol Internasional, Barang Bukti Bernilai Fantastis Diamankan

Rumah Singgah YBM PLN Bantu Ringankan Beban Pasien Keloid Asal Langkat di Medan

Distribusi Tersendat, Pemprov Sumut Percepat Pasokan Minyakita dan Perketat Pengawasan Produsen

Minyak Subsidi Tak Lagi Murah, Pedagang Kecil Pilih Curah

Taput Kerahkan 4 Distributor, 296 Ton Pupuk Subsidi Siap ke Petani

Minyakita Difokuskan ke Bantuan Pangan, Jalur Komersial Terbatas