DPRD SU: Harkitnas ke 118 Tahun Fase Darurat "Ekonomi Senyap", Walau Terlihat Normal

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut menegaskan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun pada 20 Mei 2026, hendaknya jangan hanya diperingati secara seremonial, karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin mengkhawatirkan dan mulai memasuki fase "darurat senyap", yang artinya kondisinya terlihat normal, padahal ekonominya sudah runtuh.

Penegasan itu disampaikan Ketua dan anggota Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH dan Viktor Silaen SE MM, kepada wartawan, Rabu (20/5/2026), melalui telepon saat melakukan kegiatan reses di Dapilnya masing-masing.

Menurut Timbul Jaya, tekanan ekonomi saat ini tidak lagi terlihat secara kasat mata seperti krisis pada masa lalu. Namun, dampaknya perlahan mulai menghancurkan kehidupan masyarakat dari dalam. Banyak orang terlihat normal, masih bekerja, masih aktif di media sosial, masih tersenyum tapi ekonominya sudah runtuh. Ini fenomena baru yang sangat berbahaya.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Simalungun ini, kondisi tersebut terjadi karena masyarakat dipaksa bertahan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja, meningkatnya PHK, serta menurunnya daya beli, sehingga banyak keluarga sekarang hidup dari utang ke utang. Ada yang gali lubang tutup lubang demi bertahan. Bahkan ada yang mulai menunggak cicilan, menjual barang pribadi, tetapi semua itu disembunyikan karena malu.

Baca Juga:

• Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara (Refleksi 118 Tahun Harkitnas, 20 Mei 2026)

Timbul menilai, kondisi itu merupakan bentuk "kemiskinan tersembunyi" yang saat ini mulai meluas di daerah ini, terutama di kawasan perkotaan. Ini lebih berbahaya karena tidak terlihat dalam data formal. Orang masih dianggap mampu karena masih punya motor atau masih bekerja, padahal sebenarnya mereka sudah hidup dalam tekanan ekonomi yang luar biasa.

Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini menegaskan Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum evaluasi besar bagi pemerintah, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Kalau rakyat masih takut memikirkan biaya makan, biaya sekolah anak dan biaya kesehatan, lalu di mana makna kebangkitan itu? Negara jangan hanya sibuk bicara pertumbuhan ekonomi di atas kertas.

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis