Dugaan Pencemaran Nama Baik di Medsos, Sally Tempuh Jalur Hukum Hukum

"Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta, alat bukti, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan independen," ujarnya.

Esron mengatakan langkah hukum itu ditempuh karena kliennya menilai sejumlah unggahan yang beredar di ruang digital telah berkembang menjadi konsumsi publik dan memunculkan berbagai komentar, asumsi, serta spekulasi yang berdampak terhadap kehormatan, martabat, kehidupan pribadi, dan hubungan sosialnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperluas penyebaran informasi yang saat ini menjadi objek pemeriksaan.

Selain itu, masyarakat diminta tidak melakukan penghakiman melalui media sosial dan menyerahkan penilaian terhadap fakta maupun alat bukti kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain atas kehormatan, martabat, privasi, dan perlindungan hukum," katanya.

Esron menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan merupakan bentuk penghukuman terhadap pihak tertentu. Seluruh pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.

Warga Minta Pemko Medan Perbaiki Jalan Tirtosari yang Rusak Parah

DPRD SU Desak BBWS Sumatera II dan Perum Jasa Tirta I Keruk Sedimen Sungai Toba-Asahan

Blackout Sumatera Ganggu Distribusi Air Bersih, Tirtanadi Upayakan Layanan Tetap Normal.

Hoaks Gangguan Air Tirtanadi Beredar di Medsos, Warga Diimbau Cek Informasi Resmi

BNNP Sumut Sita 1,9 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi dalam Operasi Saber Bersinar 2026

Lapas Kelas I Medan Gelar Tasyakuran HBP ke-62, Perkuat Komitmen Pelayanan Prima