Urai Kemacetan, Deliserdang-BBPJN Sumut Bahas Underpass, Flyover dan Gapura

Untuk pembangunan underpass, Hardy menilai usulan tersebut layak dikaji lebih lanjut karena dapat menjadi solusi dalam meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan, terutama pada ruas yang menghubungkan jalan nasional.

"Kami setuju dengan pembangunan underpass. Namun perlu diperhatikan kondisi struktur tanah, sistem drainase, serta kebutuhan lainnya agar nantinya dapat berfungsi optimal," katanya.

Terkait pembangunan flyover di Simpang Kayu Besar, pihak BBPJN Sumut juga menyatakan dukungan dan siap berkoordinasi mengenai kebutuhan lahan, konsep pembangunan, hingga kajian teknis yang diperlukan.

Sementara untuk pembangunan gapura perbatasan, Hardy menjelaskan, aspek ketersediaan lahan dan keselamatan lalu lintas menjadi hal yang harus diperhatikan. Menurutnya, tim dari BBPJN bersama Pemkab Deli Serdang akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan status lahan dan keberadaan utilitas seperti kabel listrik, pipa gas, maupun fasilitas lainnya yang berpotensi terdampak.

Selain itu, desain konstruksi gapura juga akan dikaji secara teknis, termasuk ruang bebas (clearance), pondasi dan ketahanannya terhadap berbagai kondisi agar tidak mengganggu lalu lintas maupun membahayakan pengguna jalan.

"Kami siap berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemkab Deli Serdang terkait aspek teknis, kebutuhan lahan, serta konsep pembangunan agar seluruh rencana ini dapat direalisasikan dengan baik," ujar Hardy.

Kasus Korupsi Proyek Jalan, Kepala BBPJN Sumut Dipanggil KPK Sebagai Saksi

Perbaikan Jalan Nasional Medan–Kutacane Dikebut, BBPJN Soroti Pentingnya Drainase dan Peran Masyarakat

Beredar Video Diduga Awasi Proyek Jalan Nasional, Anggota DPRD Sumut Tukari Taluhoni : Bukan Mengawasi Tapi Ada Laporan ke Kami

Penanganan Ruas Jalan Nasional Karo–Dairi Terhambat Akibat Terus Terjadi Longsor

Akses Jalan Terputus, Rumah Warga Roboh Diterjang Longsor di Taput

Penuntut Umum KPK Dakwa PPK Satker BBPJN Sumut Heliyanto Terima Suap Rp1,48 miliar