‎Ricuh Desil 9 Dan 10, Masyarakat Pertanyakan Sistim Pendataan BPS

Medan(harianSIB.com)

‎Maraknya perbincangan dan protes atas hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang di keluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di berbagai kalangan masyarakat belakangan ini turut mendapat sorotan dari Pakar Ekonom ternama Kota Medan Gunawan Benjamin, Senin (31/8/2026).

‎

‎Beberapa warga mengaku kaget setelah mengetahui rumah tangganya ternyata masuk desil 9 atau 10, padahal kondisi keseharian mereka dirasa jauh dari gambaran kelompok masyarakat dengan kesejahteraan tinggi, sehingga banyak warga yang merasa di rugikan dan protes dengan pengelompokan data desil tersebut.

‎

‎Menurut Gunawan ada dua hal utama yang memicu keluhan masyarakat terkait dengan peringkat status desil tersebut, sehingga banyak masyarakat yang mengajukan perubahan peringkat atau desil.

‎Yang pertama dipicu oleh penilaian desil yang mengandalkan indikator pendekatan secara tidak langsung atau proxy means testing, seperti kondisi bangunan rumah, kepemilikan aset barang, pekerjaan, pendidikan hingga pengunaan daya listrik.

Sehingga dengan pendekatan seperti ini memiliki kelemahan utama dalam hal akurasi pengelompokan kesejahteraan sosial.

‎

‎"Sebagai ilustrasi seorang supir mobil rental, yang kebetulan mengenyam pendidikan tinggi, memiliki rumah permanen warisan tentunya akan mudah dipersepsikan sebagai orang yang mapan. ‎Padahal jika ditelusuri lebih dalam kita bisa mendapatkan fakta yang bisa menepis anggapan awal tersebut. Seperti ternyata kerjanya tidak menentu, mobil lebih sering parkir dari pada mengangkut penumpang, pendapatan tidak sebanding (lebih rendah) dari pengeluaran kebutuhan dasar, terjerat hutang atau hal-hal lain yang membuat pengelompokan kesejahteraan memiliki kesalahan atau deviasi yang terlalu besar (eror)" papar Gunawan.

‎

‎"Indikator proxy tadi melakukan pendekatan yang homogen. Misal masyarakat yang berada di komplek perumahan mewah, diasumsikan semuanya masuk dalam desil 10. Bisa saja pendekatan tersebut memang benar menggambarkan bahwa rata-rata masyarakat didalamnya masuk dalam desil 10. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pendekatan tersebut," lanjutnya.

‎

‎Kedua, perubahan status sosial yang sangat cepat ditengah dinamika ekonomi yang cenderung melemah.

‎"Sebagai contoh, banyak yang memberitakan bahwa pendapatan ojol mencapai dua digit (diatas 10 juta), tetapi lihat situasinya sekarang, ternyata tidak. ‎Atau kita buat pendekatan yang lebih menggambarkan realita saat ini. bagaimana efisiensi pemerintah membuat kegiatan rapat di hotel ditiadakan. Dampaknya akan langsung dirasakan bagi pekerja perhotelan yang bisa saja jam bekerjanya dikurangi atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Atau sejumlah tukang bangunan yang belakangan kontraktornya tidak mendapatkan proyek konstruksi karena efisiensi.

‎Sehingga status sosial ekonomi seseorang berubah cepat disitu. Jika tidak dibarengi dengan pemutakhiran data yang adaptif, maka data yang tersaji tidak lagi mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Sekalipun data dikumpulkan dari banyak instansi lalu dilakukan analisis," pungkasnya.

‎

‎Anita Bangun, salah seorang warga Marindal Medan mengaku kaget dengan hasil pengecekan desilnya yang bisa masuk ke desil 10, padahal pengangguran.

‎"Awak pengangguran, pas di data densus, ga punya penghasilan, tiba-tiba cek desil malah masuk ke 6-10. Harusnya awak masih bisa dpt bantuan, sekarang malah ga dapat apa-apa," keluh Anita.

‎

‎Gunawan menyarankan agar masyarakat segera mengecek desilnya masing-masing serta mengajukan perubahan data jika desil tersebut tidak menggambarkan realita sebenarnya. Perangkat pemerintah setempat, lurah atau kepala desa harus seadaptif mungkin melihat perubahan kondisi sosial ekonomi warganya.

‎Dan lakukan pengecekan satu persatu status desil warganya agar segera mengajukan perubahan data atau klarifikasi jika desil tidak menggambarkan kondisi sosial ekonomi warganya. (*)