Trisula Hukum Digital: KUHP 2023, UU ITE 2024, dan KUHAP 2025 dalam Menghadapi Kejahatan AI

(harianSIB.com)

Evolusi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mendisrupsi tatanan peradaban manusia secara eksponensial. Di satu sisi, AI menjadi katalisator efisiensi industri, namun di sisi lain, teknologi ini melahirkan varian kejahatan baru yang melampaui imajinasi hukum konvensional. Fenomena manipulasi digital seperti deepfake, otomatisasi serangan siber berbasis AI, penyebaran disinformasi massal menggunakan bot, hingga kegagalan akuntabilitas algoritma otonom, menuntut respons yuridik yang progresif. Indonesia menghadapi gelombang kejahatan siber gelombang baru ini dengan mengandalkan tiga pilar legislasi utama yang membentuk aliansi defensif, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hasil revisi kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan pembaruan hukum acara pidana yang telah terwujud melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Sinergi ketiga regulasi ini berfungsi sebagai Trisula Hukum Digital yang dirancang untuk mengantisipasi, menindak, dan mengadili kejahatan berbasis AI di Indonesia.

Urgensi penataan regulasi ini berakar pada karakteristik kejahatan AI yang bersifat asimetris, lintas batas, dan sering kali bergerak tanpa subjek hukum manusia yang teregistrasi secara langsung. Doktrin hukum pidana klasik yang sangat bergantung pada elemen mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan fisik) manusia mengalami guncangan konseptual ketika berhadapan dengan agen otonom. Ketika sebuah algoritma melakukan tindakan merugikan tanpa intervensi manusia langsung, terjadi kekosongan akuntabilitas (accountability gap). Rekonstruksi dogmatika hukum pidana mutlak diperlukan agar hukum tidak tertinggal oleh pesatnya penetrasi teknologi. Indonesia memilih jalur kodifikasi formal dan revisi sektoral secara simultan guna memastikan tidak ada celah hukum (rechtsvacuum) yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan digital.

Isu substansial pertama dalam diskursus ini berpusat pada penentuan subjek hukum dan atribusi pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang melibatkan AI. Dalam ranah dogmatika hukum, asas societas delinquere non potest yang menyatakan bahwa badan hukum atau entitas non-manusia tidak dapat melakukan tindak pidana, perlahan mulai terkikis. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa paradigma baru yang krusial dalam memperluas subjek hukum pidana. KUHP 2023 tidak lagi membatasi pelaku tindak pidana hanya pada manusia alamiah (natuurlijke persoon), melainkan juga secara tegas mengakui korporasi (rechtspersoon) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam teknologi AI, perluasan ini memegang peranan sangat vital. Pengembang, penyedia layanan, maupun perusahaan yang mengoperasikan sistem AI dapat dikategorikan sebagai korporasi yang bertanggung jawab apabila sistem AI yang mereka operasikan terbukti didesain untuk melakukan tindak pidana atau dibiarkan melakukan pelanggaran akibat kelalaian sistemis (corporate negligence).

Baca Juga:

• Monitor dan Evaluasi KUHP-KUHAP Baru, Komisi III DPR Pusatkan Kunker di Kejati Sumut

Barda Nawawi Arief (2023), menekankan bahwa modernisasi hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dari dampak buruk teknologi, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada pelaku fisik di lapangan, melainkan harus menjangkau aktor intelektual dan pengendali sistem. Melalui analisis tersebut, jika sebuah korporasi menggunakan algoritma AI untuk melakukan manipulasi pasar, menetapkan harga secara kartel otomatis, atau melakukan pencucian uang melalui frekuensi perdagangan tinggi (high-frequency trading), maka korporasi tersebut dapat dijerat menggunakan ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP 2023. Atribusi kesalahan didasarkan pada konsep strict liability atau vicarious liability, korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan sub-sistem atau instrumen digital yang mereka operasikan demi keuntungan finansial perusahaan.

Pembagian kluster tindak pidana dalam KUHP 2023 juga mengintroduksi bab khusus mengenai tindak pidana siber yang diadopsi dari konvensi internasional. Hal ini memungkinkan Simplifikasi dakwaan ketika AI digunakan sebagai alat (instrumentum delicti) maupun ketika AI diposisikan sebagai target serangan (objectum delicti). Fleksibilitas pemidanaan korporasi dalam KUHP Baru mulai dari denda akumulatif hingga pencabutan izin operasional menjadi instrumen pengendali yang memaksa korporasi teknologi untuk menerapkan prinsip AI governance dan algorithmic auditing secara ketat sejak tahap pengembangan purwarupa.

Substansi kedua berkaitan dengan tipologi kejahatan konten digital berbasis AI, khususnya fenomena deepfake dan disinformasi terautomasi.

AI memiliki kemampuan mensintesis wajah dan suara manusia dengan tingkat akurasi yang nyaris sempurna, melahirkan potensi delik pencemaran nama baik, penipuan, hingga manipulasi politik yang dapat mengancam stabilitas nasional. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengambil peran sebagai mata tombak kedua. UU ITE 2024 memperketat dan memperjelas kualifikasi delik terkait penyebaran informasi bohong dan manipulasi data elektronik. Pasal-pasal krusial dalam UU ITE 2024 direkonstruksi untuk menjangkau perbuatan pembuatan dan penyebaran konten manipulatif digital yang merugikan konsumen atau merusak reputasi seseorang.

Pandangan hukum Ahmad M. Ramli (2024), yang dikenal luas atas kajiannya di bidang cyber law dan kebijakan digital, revisi UU ITE tahun 2024 sejatinya menggeser fokus penegakan hukum siber ke arah perlindungan substansial ruang digital dari polusi informasi dan kejahatan rekayasa sosial tingkat tinggi yang digerakkan oleh AI. Ketika seseorang menggunakan teknologi generative AI untuk membuat video palsu pejabat publik yang menyatakan kebijakan keliru demi memicu kerusuhan, tindakan tersebut tidak lagi dipandang sebagai sekadar delik pers biasa, melainkan sebagai bentuk manipulasi sistem elektronik yang melanggar Pasal 35 UU ITE terkait pemalsuan informasi atau dokumen elektronik seolah-olah otentik. Sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE 2024 memberikan efek jera yang lebih terukur, sekaligus memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengejar tidak hanya penyebar pertama, tetapi juga pihak-pihak yang memfasilitasi pembuatan infrastruktur bot berbasis AI untuk amplifikasi konten negatif tersebut.

UU ITE 2024 memuat penegasan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan moderasi konten secara mandiri. Jika platform digital membiarkan penyebaran materi ilegal hasil kreasi AI tanpa melakukan tindakan penurunan konten (take-down) yang cepat, platform tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana berlapis. Regulasi ini secara tidak langsung memaksa para raksasa teknologi untuk menciptakan sistem AI defensif yang mampu mendeteksi dan menyaring konten berbahaya buatan AI ofensif. Penegasan delik materiel dalam revisi ini juga meminimalkan kriminalisasi berlebih terhadap pengguna awam, sekaligus mengarahkan bidikan hukum pada sindikat terorganisasi yang memonetisasi kekacauan informasi melalui kecerdasan buatan.

Isu ketiga yang tidak kalah krusial adalah tantangan pembuktian dan penegakan hukum formal di pengadilan. Kejahatan AI menyajikan realitas digital yang sangat volatil, mudah dimodifikasi, dan sering kali terenkripsi. Alat bukti konvensional yang diatur dalam kerangka hukum acara lama tidak lagi memadai untuk menangkap kompleksitas jejak digital AI. Karakteristik algoritma deep learning yang bekerja seperti kotak hitam (black box) mempersulit aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam pemrograman. Pilar ketiga dari trisula ini, yaitu pembaruan hukum acara yang telah terwujud melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menjadi instrumen penentu efektivitas hukum materiil. Pembaruan hukum acara ini merevolusi hukum pembuktian dengan mengintegrasikan konsep digital forensics tingkat lanjut sebagai pilar utama pembuktian formal, selaras dengan mandat modernisasi yang menjadi semangat utama undang-undang tersebut.

Ahli hukum acara pidana, Andi Hamzah (2025), menegasakan bahwa transformasi hukum acara pidana harus mampu menjembatani rigiditas hukum formal dengan fluiditas alat bukti elektronik, di mana legalitas penyitaan, penggeledahan awan (cloud searching), dan analisis log algoritma harus diatur secara rinci agar tidak melanggar hak asasi manusia namun tetap efektif. Dalam KUHAP 2025, alat bukti elektronik tidak lagi ditempatkan sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk, melainkan diakui sebagai alat bukti mandiri yang memiliki bobot pembuktian setara dengan alat bukti tradisional. UU No. 20 Tahun 2025 ini memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan tindakan proaktif seperti remote forensic dan penyitaan aset digital terautomasi yang dikendalikan oleh AI, sebuah langkah maju yang sangat dibutuhkan untuk mengejar kecepatan eksekusi kejahatan siber modern.

Ketiga pilar regulasi ini tidak dapat bekerja secara parsial, melainkan harus dioperasikan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang spesifik menangani dunia digital. Keterkaitan antara KUHP 2023, UU ITE 2024, dan KUHAP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025) membentuk mekanisme pertahanan berlapis. Sebagai contoh, dalam kasus penipuan keuangan berskala besar yang dijalankan oleh jaringan software otonom AI, KUHP 2023 menyediakan landasan materiil mengenai definisi perbuatan pidana penipuan dan perluasan subjek hukum korporasi yang mendanai proyek tersebut. UU ITE 2024 menyediakan kualifikasi delik siber khusus seperti akses ilegal (illegal access) dan intersepsi data yang dilakukan oleh AI terhadap jaringan perbankan. KUHAP 2025 memberikan panduan prosedural bagi aparat penegak hukum untuk menyita peladen (server), mengisolasi kode sumber (source code) AI, dan menyajikan analisis algoritma tersebut sebagai alat bukti yang sah di hadapan majelis hakim.

Meskipun arsitektur hukum ini terlihat solid di atas kertas, implementasinya di lapangan dihadapkan pada tantangan kapabilitas teknis penegak hukum. Analisis terhadap kode sumber AI memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh penyidik konvensional. Penegak hukum dituntut untuk memahami bagaimana sebuah model AI dilatih (training data), bagaimana bias algoritma dapat mengarah pada tindakan kriminal, dan bagaimana membedakan antara kerusakan akibat kesalahan teknis murni (glitch) dengan tindakan sabotase digital yang disengaja.

Pakar hukum siber dan telematika, Edmon Makarim (2024), menggarisbawahi bahwa efektivitas penegakan hukum digital tidak hanya bertumpu pada keandalan teks undang-undang, tetapi pada pemahaman mendalam para praktisi hukum mengenai tata kelola teknologi, kepatuhan audit algoritma, dan integritas penanganan alat bukti elektronik sejak ditemukan hingga di pengadilan. Kepatuhan terhadap standar chain of custody dalam forensik digital menjadi harga mati. Jika proses digital forensik terhadap sistem AI yang bermasalah dilakukan secara serampangan tanpa memedulikan integritas data, maka alat bukti tersebut akan dengan mudah dipatahkan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa di pengadilan, dapat memicu impunitas bagi pelaku kejahatan kerah putih berbasis teknologi.

Selain aspek penegakan hukum, dimensi etika dan perlindungan hak asasi manusia dalam Trisula Hukum Digital ini juga memerlukan perhatian serius. Penggunaan AI untuk penegakan hukum itu sendiri, seperti teknologi pengenalan wajah (facial recognition) untuk memburu pelaku kejahatan atau penggunaan predictive policing, berpotensi melanggar hak atas privasi warga negara jika tidak diregulasi dengan ketat. KUHAP 2025 harus mampu menetapkan batasan yang jelas mengenai sejauh mana aparat penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi AI dalam melakukan investigasi. Harus ada jaminan bahwa hak-hak tersangka tidak dilanggar oleh keputusan-keputusan otomatis yang dihasilkan oleh mesin, mengingat AI pun tidak luput dari bias inheren yang bersumber dari data historis penegakan hukum masa lalu yang mungkin diskriminatif.

Lebih jauh, integrasi norma hukum ini harus didukung oleh pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki otoritas untuk memeriksa keandalan sistem AI yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia. Langkah ini sejalan dengan tren global seperti EU AI Act yang membagi risiko AI menjadi beberapa tingkatan. Di Indonesia, interpretasi terhadap KUHP 2023 dan UU ITE 2024 dapat diperkuat jika ada kejelasan mengenai klasifikasi AI yang berkategori risiko tinggi (high-risk AI), seperti AI yang mengelola infrastruktur kritis atau instrumen medis. Penegakan hukum pidana tidak bersifat reaktif semata, melainkan memiliki dimensi preventif-edukatif yang mendorong inovasi teknologi tetap berada dalam koridor hukum yang aman dan etis.

Konvergensi antara KUHP 2023, UU ITE 2024, dan KUHAP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025) pada akhirnya mencerminkan kesiapan strategis Indonesia dalam menatap masa depan hukum yang sarat dengan kecerdasan buatan. Langkah ini memposisikan Indonesia bukan lagi sekadar sebagai konsumen teknologi yang pasif dan rentan terhadap eksploitasi kriminal global, melainkan sebagai negara yang berdaulat secara digital dengan instrumen hukum yang responsif, adaptif, dan beralaskan penalaran ilmiah yang kuat. Keberadaan trisula ini mengaburkan batas antara hukum konvensional dan hukum siber, menyatukannya ke dalam sebuah ekosistem hukum nasional yang siap memitigasi segala bentuk penyalahgunaan teknologi tanpa mematikan inovasi digital itu sendiri.

Menghadapi tahun-tahun mendatang yang penuh dengan ketidakpastian teknologi, Trisula Hukum Digital ini harus terus diuji, dikritisi, dan disempurnakan melalui yurisprudensi dan pembentukan peraturan pelaksana yang lincah. Sinergi antara dunia akademis, praktisi hukum, dan ilmuwan komputer menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa penafsiran atas pasal-pasal dalam KUHP 2023, UU ITE 2024, dan KUHAP 2025 tetap selaras dengan perkembangan siber. Kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dapat tetap terwujud di tengah derasnya arus revolusi kecerdasan buatan yang tengah merombak wajah dunia. (Penulis Dosen Praktisi UNITA)

Penyebab Jatuhnya Lion Air Bukan Masalah Mesin

Haru, Pertemuan Istri Korban Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Garuda 152

Perbaikan FM IPA Sibolangit Ganggu Distribusi Air di 33 Kawasan

Surat Kematian Semua Korban Lion Air akan Diterbitkan

Awal 2019, Pembaca Meter Rekening Air Pelanggan PDAM Tirtanadi Gunakan Android

Keluarga Korban Lion Air Jatuh Gugat Boeing ke Pengadilan AS