Lapas Cibinong: Ketika Uang Membuka Celah dan Kekuasaan Disalahgunakan di Balik Jeruji

Jangan Berhenti Pada Penonaktifan Pejabat

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk kepentingan pemeriksaan. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses, bukan putusan bahwa mereka telah bersalah.Karena itu, masyarakat perlu menunggu hasil pemeriksaan.

Namun, pemerintah juga perlu memastikan agar penyelesaian tidak berhenti pada pergantian atau penonaktifan pejabat. Sebab kalau persoalannya sistemik, mengganti orang tanpa memperbaiki sistem hanya akan menghasilkan siklus yang sama.

Publik membutuhkan jawaban: Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terbukti?Siapa yang bertanggung jawab?Apa bentuk pelanggarannya? Apa tindakan korektifnya? Dan yang tidak kalah penting: apa yang dilakukan agar persoalan serupa tidak terjadi di lapas lainnya?

Tembok Tinggi Membutuhkan Pengawasan Lebih Tinggi

Lembaga pemasyarakatan memiliki karakter yang berbeda dari kantor pelayanan publik biasa.Warga binaan berada dalam ruang terbatas dan sangat bergantung pada sistem yang dikelola negara. Petugas memiliki kewenangan besar terkait keamanan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan. Karena itu, semakin besar kewenangan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan.

Kalapas Cibinong dan 4 Anak Buahnya Dinonaktifkan Buntut Dugaan Klaster Mewah

Dituding Nikmati Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ini Jawaban Ferdy Sambo

Ombudsman Temukan Fasilitas Khusus di Lapas Cibinong, Imipas Buka-bukaan

Isu Klaster Mewah Lapas Cibinong, Ditjenpas Bantah Ferdy Sambo Dapat Fasilitas Istimewa

Kakanwil Ditjenpas Jabar Bantah Ferdy Sambo Pakai 'Klaster Mewah' di Lapas Cibinong

Ombudsman Buru Pemilik Mobil Mewah di Lapas Cibinong