Ketika Algoritma Menjadi Hakim: Perlindungan Reputasi dari Narasi Tanpa Bukti di Media Sosial

(harianSIB.com)

Dinamika mutakhir dalam bidang teknologi informasi serta telekomunikasi global telah menciptakan suatu dimensi komunikasi anyar yang didominasi oleh kehadiran media sosial. Ruang virtual saat ini menjelma sebagai arena publik terbuka tempat setiap subjek hukum bebas menyuarakan pandangan, gagasan, serta ekspresi pribadi tanpa terkendala oleh hambatan teritorial maupun temporal. Kebebasan tersebut sering kali mengalami distorsi fungsional tatkala algoritma yang diterapkan oleh platform digital justru mengambil alih peran sebagai institusi peradilan sosial. Pemrograman algoritma yang berorientasi pada peningkatan keterlibatan (engagement) audiens terbiasa mengamplifikasikan konten-konten sensasional, bermuatan kontroversi, serta narasi nirverifikasi demi mendulang atensi masif di dunia maya. Fenomena penghakiman massa virtual terjadi secara masif, menempatkan harkat serta reputasi seseorang pada posisi yang sangat rentan terhadap stigmatisasi destruktif serta pembunuhan karakter sebelum mekanisme peradilan yang obyektif dan berimbang ditegakkan.

Praktik penghakiman yang dimotori oleh sistem algoritma ini tidak sekadar menimbulkan dampak psikologis yang merugikan, melainkan turut melahirkan kerugian materiel maupun immateriel berskala besar bagi pihak korban. Dalam kajian kriminologi serta sosiologi hukum, tindakan penghakiman massa di ranah digital atau lazim dikenal sebagai cyber lynching merefleksikan adanya gejala degradasi moral komunal tatkala norma-norma kesusilaan serta kepatutan diabaikan demi memuaskan insting sesaat para pengguna internet. Ironisnya, struktur kerja algoritma digital beroperasi secara eksponensial, di mana semakin destruktif dan kontroversial suatu muatan informasi, semakin masif pula diseminasi konten tersebut menjangkau khalayak luas. Kondisi ini melahirkan siklus destruktif tatkala kebenaran substantif tertimbun di bawah gelombang disinformasi, fitnah berantai, serta opini subjektif yang sengaja dikemas menyerupai kebenaran mutlak.

Dari segi hukum positif, jaminan perlindungan terhadap kehormatan, harkat, martabat, serta nama baik setiap warga negara merupakan hak konstitusional yang dilindungi secara mutlak oleh negara. Konstitusi menempatkan hak atas perlindungan privasi serta diri pribadi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang fundamental. Masifnya penyebaran narasi nirbukti di platform digital merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata terhadap hak-hak keperdataan maupun kepidanaan subjek hukum. Negara, melalui institusi penegak hukumnya, memikul kewajiban konstitusional untuk menghadirkan kepastian hukum serta keadilan substantif bagi individu yang menjadi korban kesewenang-wenangan ekosistem digital, sehingga hukum positif tidak boleh tertinggal ataupun kalah progresif dibandingkan kecepatan evolusi teknologi algoritma destruktif tersebut.

Andi Hamzah (2008) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap nama baik dan kehormatan seseorang merupakan esensi dari negara hukum yang beradab, di mana kebebasan individu tidak boleh diterjemahkan sebagai kebebasan untuk merusak kehormatan orang lain tanpa landasan pembuktian yang sah. Pandangan doktriner ini mempertegas bahwa kebebasan mengutarakan pendapat di media sosial bukanlah hak yang bersifat absolut tanpa batas yuridis. Ketika kebebasan tersebut melanggar batas kewajaran dengan mendiseminasikan berita bohong atau tuduhan nirdasar yang merusak martabat korban, hukum pidana wajib hadir sebagai instrumen ultimum remedium sekaligus instrumen preventif guna melindungi harkat sosial subjek hukum dari tindakan penghancuran sepihak oleh opini publik.

Baca Juga:

• Polres Batubara Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Begal, Balap Liar dan Gangguan Kamtibmas

Konstruksi yuridis terkait tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber nasional diatur secara komprehensif di dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta regulasi perubahannya. Sinta Dewi Rosadi (2017) menyatakan bahwa pengaturan hukum siber di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak atas privasi serta reputasi individu dari serangan digital yang destruktif. Titik krusial permasalahan ini terletak pada kapasitas aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi secara cermat batasan yuridis antara kritik konstruktif, kebebasan berekspresi, dengan tindak pidana penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik yang dilandasi oleh niat jahat (mens rea) untuk merugikan korban.

Dalam ranah pembuktian substantif, mekanisme pembuktian memegang peranan krusial manakala narasi nirbukti disebarluaskan secara masif melalui jaringan internet. Yahya Harahap (2006) mengemukakan bahwa suatu peristiwa hukum atau tuduhan kejahatan tidak dapat dijustifikasi hanya berdasarkan asumsi, desas-desus, atau opini kolektif, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku. Tatkala algoritma digital membalikkan asas fundamental tersebut di mana seseorang langsung divonis bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (presumption of guilt) maka tatanan keadilan substantif mengalami keruntuhan total. Media sosial bertindak layaknya pengadilan jalanan (trial by media) yang secara sistematis mengabaikan prinsip-prinsip due process of law.

Quo Vadis Restorative Justice dan Menimbang Rasa Keadilan di Masyarakat

Digital Evidance dan Tantangan Pembuktian Kejahatan Berbasis Kecerdasan Buatan

Akhir Era Media Sosial? Zuckerberg Ungkap Realita Mengejutkan

Elon Musk Pastikan Tak Berminat Akuisisi TikTok

Dokter China Rancang Teknologi AI untuk Deteksi Kanker Payudara

Inovasi Terbaru, BYD Hadirkan Sistem Mengemudi Pintar